Bank Indonesia Angkat Isu Proyek Garuda, Apa Itu?

Liputan6.com, Jakarta Bank Indonesia (BI) menyampaikan Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2022 yang merupakan perwujudan dari laporan transparansi dan akuntabilitas Bank Indonesia.

Ini sebagaimana diamanatkan dalam pasal 58 ayat (2), ayat (6), dan ayat (7) dari UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Bank Indonesia juga meluncurkan Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah (KEKSI) 2022 yang merupakan bagian dari dukungan nyata Bank Indonesia dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, LPI 2022 menjabarkan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2022, arah kebijakan, dan sasaran untuk tahun 2023. Perekonomian Indonesia pada 2022 tetap kuat didukung kebijakan Bank Indonesia yang bersinergi dengan bauran kebijakan nasional.

"Pembahasan penting yang juga diangkat dalam LPI 2022 ialah tentang Presidensi G20 Indonesia dan Proyek Garuda terkait arsitektur Rupiah Digital," kata Perry dalam acara Laporan Transparansi dan Akuntabilitas Bank Indonesia (LTABI) 2022 di Jakarta, Senin (30/1).

Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga berperan aktif melalui jalur keuangan untuk memperkuat koordinasi global dalam memitigasi risiko ekonomi global jangka pendek dan memperkuat ketahanan ekonomi jangka menengah. Proyek Garuda oleh Bank Indonesia menjadi proyek yang memayungi berbagai inisiatif desain arsitektur Rupiah Digital.

Mempertimbangkan bahwa Proyek Garuda merupakan inisiatif berskala nasional maka sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan akan terus ditempuh guna memperkuat efektivitas kebijakan. Diketahui, Proyek Garuda ini adalah peta jalan terkait pengembangan central bank digital currency (CBDC) atau Rupiah Digital.

"Mempertimbangkan bahwa Proyek Garuda merupakan inisiatif berskala nasional maka sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan akan terus ditempuh guna memperkuat efektivitas kebijakan," ucap Perry.

Tiga Bank Syariah milik negara digabung menjadi Bank Syariah Indonesia Tbk. Hari Senin (1/2) Presiden Joko Widowo meresmikannya di Istana Negara.

2 dari 4 halaman

Sinergi

Rapat Dewan Gubernur BI Memutuskan Kenaikan Suku Bunga Acuan — Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo saat jumpa pers di Gedung BI, Jakarta, Jumat (29/06). Pada Rapat Dewan Gubernur BI suku bunga Deposit Facility (DF) juga naik 50 bps menjadi 4,50%, (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Ke depan, bauran kebijakan Bank Indonesia pada 2023 yang bersinergi erat dengan kebijakan ekonomi nasional akan terus diarahkan untuk memperkuat ketahanan serta mempercepat pemulihan dan kebangkitan perekonomian. Dalam kaitan ini, kebijakan moneter pada 2023 akan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas (pro-stability).

Sementara itu, kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pengembangan pasar uang, serta ekonomi-keuangan inklusif dan hijau akan terus diarahkan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional (pro-growth).

Arah kebijakan BI tersebut juga bersinergi dengan bauran kebijakan ekonomi nasional guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali berada di lintasan jangka menengah menuju visi Indonesia Maju.

3 dari 4 halaman

Perry Warjiyo: Arah Kebijakan Moneter Bank Indonesia 2023 Masih Pro Stabilitas

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dalam peluncuran Laporan Transparansi dan Akuntabilitas Bank Indonesia (LTABI) 2022, Senin (30/1/2023).

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, menyampaikan bahwa arah kebijakan bank sentral di 2023 tidak berbeda jauh dengan yang telah dijalankan pada 2022. Perry memastikan bahwa Bank Indonesia masih akan tetap pro-stabilitas (pro-stability) dan pro-pertumbuhan (pro-growth).

"Tahun lalu, maupun masa sekarang tahun ini instrumen moneter kami adalah pro-stability. Konsisten pro-stability," kata Perry dalan peluncuran Laporan Transparansi dan Akuntabilitas Bank Indonesia (LTABI) 2022, Senin (30/1/2023).

Untuk makroprudensial, sistem pembayaran, pasar uang, dan inklusi ekonomi arah kebijakannya pro-growth. Sedangkan untuk kebijakan moneter, Bank Indonesia akan mengarahkan untuk menurunkan inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

"Kalau kaidah teori yang memang moneter hanya begitu. Tapi sekarang kami punya bauran kebijakan. Moneternya pro-stability, makroprudensialnya pro-growth," ujarnya.

Sejauh ini Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga 225 basis poin (bps). Artinya, bank Indonesia selalu transparan dalam menyampaikan informasi.

"Sudah jelas bahwa 225 (bps) memadai. Itu jelas sekali. Tidak ada kata-kata lebih transparan, forward guidance-nya," imbuh Perry.

4 dari 4 halaman

Nilai Tukar Rupiah

nilai rupiah melemah terhadap dollar — Pegawai memperlihatkan mata uang rupiah di salah satu gerai penukaran mata uang di Jakarta, Kamis (5/1/2023). Mengutip data Bloomberg pukul 15.00 WIB, rupiah ditutup turun 0,22 persen atau 34 poin ke Rp15.616,5 per dolar AS. Hal tersebut terjadi di tengah penguatan indeks dolar AS 0,16 persen ke 104,41. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Di samping itu, Bank Indonesia meyakini jika nilai tukar rupiah akan menguat tahun ini. Hal itu didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan kinerja positif.

"Kami meyakini nilai tukar Rupiah akan menguat karena faktor fundamental semuanya memberikan justifikasi dasar bahwa nilai tukar Rupiah akan menguat," kata Perry.

Meskipun kondisi global masih bergejolak, Perry menegaskan, Bank Indonesia tidak akan ragu melakukan intervensi stabilisasi nilai tukar rupiah.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com