Banyak Kepala Daerah Tak Ngerti Statistik

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas meminta Badan Pusat Statistik (BPS) di daerah memberikan data kepada kepala daerah. Hal ini agar kepala daerah dalam membuat kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran.

“Harapannya BPS di daerah ini bisa berbagi data, bisa jemput bola karena tidak semua kepala daerah melek dan memiliki kepedulian terhadap penggunaan data,” kata Azwar Anas dalam acara Reformasi Birokrasi BPS Tahun 2023 dan Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Senin (30/1/2023).

Ia juga meminta kepada BPS daerah untuk memberikan data yang mudah dimengerti oleh para kepala daerah. Mengingat latar belakang pendidikan kepala daerah yang beragam. Bahkan dia menyebut ada kepala daerah yang memenangkan pilkada karena memiliki banyak penggemar.

“Makanya harapan saya semua Kepala BPS daerah ini bisa jemput bola bertemu dengan bupati atau kepala daerah,” katanya.

Saat masih menjadi Bupati Banyuwangi, Anas mengaku kerap mengundang Kepala BPS daerah untuk bertukar informasi data. Baginya data sangatlah penting untuk menentukan kebijakan yang diambil Pemda.

“Bagi saya data ini sangat penting,” kata dia.

Dia menyadari anggaran pemerintah daerah tidak besar namun programnya banyak. Maka jalan yang diambil harus menggunakan data terkini dalam membuat program.

“Uang yang terbatas kalau data keliru ini tidak akan tercapai penanganannya, karena itu data ini sangat penting,” kata dia.

Untuk itu dia meminta agar kepala daerah bisa memahami data dan menerjemahkannya dalam kebijakan. “Jadi kepada kepala daerah harus paham data dan harus bisa diterjemahkan (dalam kebijakan)” pungkasnya.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan pada September 2016 dibandingkan Maret 2016. Penurunan jumlah masyarakat miskin pada periode tersebut sebesar 250 ribu orang.

2 dari 4 halaman

Pakai Statistik Buat Pembangunan, 10 Desa Dapat Penghargaan dari BPS

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan penghargaan kepada 10 Desa Cinta Statistik (Cantik) terbaik pada 2021. Desa Cantik merupakan program BPS untuk membina, membangun, dan meningkatkan kompetensi aparatur desa agar mampu memahami tentang statistik.

Di awal peluncuran program ini, diharapkan apatur desa mampu memahami statistik dengan lebih baik sekaligus dapat menjadi pelopor untuk melahirkan komunitas cinta statistik di desa mereka masing-masing.

Kepala BPS Margo Yuwono menjelaskan, 10 desa yang menjadi pemenang penghargaan Desa Cantik ini telah menerapkan atau menggunakan dengan baik data statistik sebagai dasar pembangunan desa. Hal ini patutu mendapat apresiasi.

"Selamat atas kontribusi dan pencapaian yang luar bisa," kata Margo di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Senin (6/12/2021).

Kesepuluh desa yang mendapat penghargaan dari BPS adalah:

- Kelurahan Beringin Jaya (Pagar Alam, Sumatra Selatan)

- Desa Karya Makmur (Bangka, Kepulauan Bangka Belitung)

- Desa Pangalengan (Bandung, Jawa Barat)

- Desa Maduretno (Wonosobo, Jawa Tengah)

- Desa Tamansuruh (Banyuwangi, Jawa Timur)

- Desa Pesanggrahan (Batu, Jawa Timur)

- Desa Kutuh (Badung, Bali)

- Desa Mujur (Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat)

- Desa Apung (Bulungan, Kalimantan Utara)

- Desa Kota Raya Selatan (Parigi Moutong, Sulawesi Tengah).

3 dari 4 halaman

Pendampingan kk 100 Desa

Margo menuturkan, saat ini desa merupakan subjek dan ujung tombak dari pembangunan di Indonesia. Sehingga dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik dan tepat sasaran, desa juga harus menjadi subjek dan ujung tombak dari pengelolaan dan pemanfaatan data.

Dalam program ini BPS memberikan bantuan pendampingan kepada 100 desa yang mau ikut dalam program. Selama pendampingan, BPS memberikan bantuan sesuai dengan program yang dimiliki desa tersebut.

"Kita tawarkan dulu dan kita bantu sesuai kebutuhannya," kata dia.

Pada program perdana rata-rata melakukan pembenahan data kependudukan, membuat monograf desa, hingga mendigitalisasi data. Program pendampingan ini pun akan terus berlangsung menyesuaikan dengan kebutuhan desa.

Sehingga kehadiran BPS di desa bukan untuk memberikan program kepada desa, melainkan membantu menyelesaikan masalah yang ada di desa.

"Misalnya ada yang mau bikin monograf desa, nah kita bantu di sana. Jadi kita hadir untuk membanti mengatasi masalah mereka," kata dia.

4 dari 4 halaman

Dimulai Februari 2021

Margo menambahkan, program pertama ini dilakukan pada Februari 2021 lalu untuk mereka yang berminat. Tingginya antusiasme tahun ini dan melihat tingkat kebermanfaatannya, maka program yang sama juga akan dilanjutkan tahun depan dengar target 200 desa.

"Kita rencanakan tahun depan ada 200 desa terpilih dan akan terus berlanjut hingga lima tahun ke depan dengan jangkauan yang lebih luas agar bisa ke seluruh desa di Indonesia," kata dia.

Infografis calon kepala daerah terkasa vs termiskin (Liputan6.com/Triyasni)

Azwar Anas
Politisi
Presiden RI Joko Widodo melantik Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Istana Negara Jakarta.
Lihat Selengkapnya
Azwar Anas
Statistik
Kepala Daerah