Freeport Terlibat Sengketa Pajak Ratusan Juta Dolar AS, Ini Keputusan Pengadilan

Pada sengketa kedua, ada koreksi positif atas penyesuaian fiskal negatif yang dilakukan DJP terhadap Freeport sejumlah USD 545.175.696. Itu terdiri dari development cost senilai USD 527.440.886 dan non income tax payment VAT tahun 2014 senilai USD 17.734.810.

Majelis telah meneliti bukti dan fakta dalam persidangan, dan atas development cost sejumlah USD 527.440.886, majelis mempertahankan koreksi dengan nilai USD 189.687.768, sedangkan USD 337.753.118 harus dibatalkan.

Sementara untuk non income tax payment VAT tahun 2014 senilai USD 17.734.810, majelis berpendapat untuk tetap mempertahankan koreksi DJP tersebut karena sudah sesuai kontrak karya dan peraturan perpajakan.

“Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, koreksi terbanding atas penghasilan neto sebesar USD 574.054.534, sebesar USD 215.176.431 tetap dipertahankan, sedangkan sebesar USD 358.878.103 dibatalkan, sehingga penghasilan neto tahun 2016 adalah sebesar USD 620.945.760,” terang Hakim Budi.

Selanjutnya, sengketa ketiga mengenai kompensasi kerugian. DJP menyatakan nilai kompensasi kerugian itu sejumlah USD 0, sedangkan menurut Freeport sejumlah USD 161.071.249. Oleh karena itu, perusahaan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

Hakim Budi menjelaskan majelis telah menelaah dan menyatakan tidak terdapat saldo kerugian yang dapat dikompensasikan terhadap penghasilan neto. Namun jumlah tersebut dapat berubah jika ada putusan peninjauan kembali (PK) dari Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan terbanding.

Menurut majelis, perhitungan jumlah kerugian perusahaan sampai dengan 2015 yang dapat dikompensasikan ke 2016 adalah sebesar USD 0. Dengan begitu, koreksi DJP tetap dipertahankan majelis.

Atas seluruh pokok sengketa tersebut, Majelis Hakim I-A memutuskan untuk mengabulkan sebagian banding pemohon banding. Dengan dikabulkan sebagian, maka masih terdapat PPh yang harus disetorkan Freeport ke kas negara.

“Mengadili, mengabulkan sebagian banding pemohon banding terhadap keputusan Dirjen Pajak tentang keberatan wajib pajak atas SKPKB PPh 2016 atas nama PT Freeport Indonesia, sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayarkan menjadi sebagai berikut, majelis bacakan bagian bawahnya, PPh yang masih harus dibayar adalah sebesar USD 198.802.287,36," tutup Hakim Budi.