Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, mengatakan Pasar Surat Berharga Negara (SBN) melanjutkan penguatan di awal tahun 2023. Hal ini didorong pembelian kembali SBN oleh investor nonresiden.
"Sampai dengan 27 Januari 2023, tercatat net buy oleh nonresiden senilai Rp48,53 triliun, perbankan senilai Rp121,98 triliun, dan investor keuangan nonbank senilai Rp3,63 triliun," kata Menkeu dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK I Tahun 2023, di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (31/1/2023).
Baca Juga
Menkeu mengungkapkan, penguatan tersebut juga didukung oleh yield SBN seri benchmark 10 tahun yang mengalami penurunan sebesar 20 bps (ytd) ke level 6,74 persen.
Advertisement
Meskipun kondisi pasar SBN sudah mulai kondusif, tekanan inflasi global di beberapa negara yang masih persisten tinggi perlu tetap diwaspadai yang berpotensi memicu naiknya suku bunga kebijakan bank sentral global di luar ekspektasi.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan pihaknya terus memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan momentum pemulihan ekonomi.
"Kebijakan moneter akan tetap difokuskan untuk menjaga stabilitas (prostability) sedangkan kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta program ekonomi-keuangan inklusif dan hijau terus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan (pro-growth)," ungkapnya.
Perry menegaskan, sejalan dengan arah bauran kebijakan tersebut, BI memperkuat kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas melalui penguatan kebijakan suku bunga, stabilisasi nilai tukar Rupiah, dan memperkuat kecukupan cadangan devisa.
BI sejak Agustus 2022 dengan terukur telah menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebagai langkah untuk secara front loaded, pre-emptive, dan forward looking memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi ke depan.
"BI meyakini kenaikan BI7DRR sebesar 225 bps hingga menjadi 5,75 persen pada Januari 2023 memadai untuk memastikan inflasi inti tetap berada dalam kisaran 3,0±1 persen pada semester I 2023 dan Inflasi IHK kembali ke dalam sasaran 3,0±1 persen pada semester II 2023," ujarnya.
Â
Pemerintah diminta waspada terkait dengan realisasi posisi utang yang mencapai Rp 3.271,82 triliun per Maret 2016. Negara ini diminta meningkatkan penerimaan negara dibanding kerap menerbitkan surat utang.
* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Pembeli SBN Ritel Paling Banyak Milenial dan Perempuan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut instrumen surat berharga negara (SBN) ritel saat ini sudah bisa dibeli secara digital. Adapun konsumennya mayoritas dari kalangan perempuan dan generasi milenial.
Banyaknya perempuan yang membeli SBN dari pemerintah menunjukkan mereka semakin cerdas dalam menginvestasikan hartanya.
"Perempuan itu trustworthy dan mereka juga savvy investor, mereka juga cerdas dalam menginvestasikan termasuk membeli surat berharga," kata Sri Mulyani dalam Leaders Talk, Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2022, di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali Senin (11/7/2022).
Generasi milenial juga sekarang banyak yang membeli SBN ritel. Tingginya minat tersebut tak lain karena SBN ritel bisa diakses melalui aplikasi.
"Waktu kita meng-issue surat berharga negara kita sekarang juga melakukan SBN ritel itu digital juga, sehingga bisa reach kepada Kelompok milenial," kata dia.
Dia pun mengapresiasi kalangan perempuan dan milenial yang dinilai lebih baik dalam mengelola keuangan.
"Mohon maaf bapak-bapak saya tidak sebut ya jadi milenial dan ibu-ibu itu memang yang hebat maksudnya pembelian SBN Mbak, dengarkan bapak-bapak," katanya sambil bergurau.
Advertisement
Penggunaan Aplikasi Digital
Selain itu, penggunaan aplikasi digital juga dilakukan dalam operasi perbendaharaan negara. Sekarang semua pengguna kuasa anggaran menggunakan aplikasi DigiPay.
Para pengguna kuasa anggaran ini berbelanja bisa menggunakan kartu kredit atau DigiPay. Bahkan dalam hal pengadaan juga menggunakan aplikasi, terutama bagi UMKM di platform UMKM.
Hal ini menunjukkan digitalisasi yang dilakukan pemerintah tidak hanya sebatas penyaluran bantuan sosial saja. Melainkan juga dalam menjalankan pemerintahan.
"Kita juga mentransformasi cara kita bertransaksi dan kita akan menggunakan keuangan negara untuk mentransformasi ekonomi, government dan citizen menjadi digital," kata dia mengakhiri.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.comÂ
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.