20 Perusahaan Ikut Ambil Bagian di Pengoperasian Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Dwiyana menyebutkan, KCJB adalah bisnis yang strategis dan memiliki potensi pengembangan yang baik. Karena itu, KCIC terbuka pada berbagai pihak untuk membangun kemitraan dari berbagai potensi yang ada.

Bahkan dalam waktu dekat, KCIC juga akan membuka peluang kerja sama untuk naming right pada stasiun - stasiun yang akan dilintasi oleh Keretaapi Cepat Jakarta Bandung.

“Kami berkomitmen untuk selalu memberikan dampak positif bagi masyarakat dan negara. Karena itu potensi-potensi pengembangan yang ada terus kami gali dan kami bangun. Kami terbuka untuk melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari kalangan BUMN ataupun perusahaan swasta yang ingin bersama-sama mengoptimalkan kehadiran KCJB," sambungnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Jasa dan Logistik, Desty Arlaini, yang menyampaikan bahwa pemerintah mendukung rencana percepatan proyek kereta cepat, dan pertumbuhan ekonomi yang mungkin ditimbulkan karena proyek ini.

“Pemerintah berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, melalui proyek infrastuktur. Salah satunya adalah proyek kereta cepat Jakarta – Bandung ini," kata dia.

Desty juga menambahkan bahwa fokus KCIC dalam persiapan operasional sejalan dengan arahan dari Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi. Hal ini yang menjadi salah satu alasan pelaksanaan penandatanganan perjanjian Kerjasama antara KCIC dengan 20 perusahaan.

“Tentu saja kenyamanan penumpang dan manfaat positif bagi masyarakat di sekitar trase KCIC semakin diperhatikan oleh KCIC selaku pemilik dan operator kereta api cepat. KCIC tidak bisa melaksanakan ini semua sendiri tanpa adanya dukungan dari para mitra usaha.” tambah Desty.

Pemerintah tengah mengebut penyelesaian megaproyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Kereta canggih ini disebut-sebut membawa banyak keuntungan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut kalau KCJB jadi bagian tak terpisahkan untuk mengatasi kemacetan. Dimana, menurutnya, kemacetan di jalan darat bisa merugikan hingga triliunan rupiah.

"Kita tahu bahwa cost dari kemacetan itu triliunan. Oleh karena itu bapak Presiden Jokowi memberikan tantangan kepada kami untuk bangun MRT, LRT, kereta cepat, dan transportasi publik lainnya, yang diharapkan bisa mengurangi kerugian yang ditimbulkan akibat kemacetan," ucap Menhub Budi, mengutip keterangan resmi, Minggu (29/1/2023).

Dia menegaskan pemerintah terus mengawal penyelesaian proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KJCB) yang hampir rampung. Saat ini progres pembangunan konstruksi telah mencapai sekitar 84 persen, atau menyisakan sekitar 16 persen lagi pekerjaan yang harus diselesaikan.

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) menargetkan proyek pembangunan KCJB rampung pada Juni 2023 dan diharapkan dapat beroperasi secara komersial pada Juli 2023.

"Pak Luhut (Menkomarves), Pak Erick (Menteri BUMN), dan saya ditugaskan bapak Presiden untuk mengawal proyek ini. kereta ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing bangsa kita," ujar Menhub Budi.

Lebih lanjut dia menjelaskan, Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memiliki kereta cepat yang berkecepatan hingga 360 km/jam. Ia juga mengungkapkan, kereta cepat dibangun dengan teknologi yang tinggi sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan menambah pengalaman SDM di bidang perkeretaapian.

"Pembangunan MRT, LRT, dan kereta cepat yang berteknologi tinggi, dapat menjadi laboratorium bagi anak bangsa untuk belajar. Di negara Eropa, Jepang, dan lainnya sudah biasa membangun. Oleh karenanya, kita harus melakukan suatu hal yang baru, agar kita memiliki pengalaman dan bisa membangun infrastruktur transportasi publik dengan lebih baik lagi kedepannya," tuturnya.