Persiapkan Diri Kartu Prakerja Buka Lagi di 2023, Begini Syarat dan Cara Daftarnya!

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah akan kembali melanjutkan Program Kartu Prakerja di 2023 dengan skema normal. Bagi masyarakat yang ingin bergabung, ketahui lagi syarat dan cara daftar Kartu Prakerja.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Cipta Kerja Airlangga Hartarto menegaskan bahwa program Kartu Prakerja tahun ini rencananya dimulai pada triwulan pertama 2023 dengan skema normal.

“Program Kartu Prakerja ini dilanjutkan di tahun 2023 dengan skema normal. Sekali lagi, skemanya bukan semi bansos lagi, tetapi skema normal,” tutur Menko Airlangga seperti dikutip dari unggahan video akun Instagram @prakerja.go.id, Kamis (2/2/2023).

Adapun aturan tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 dan pelaksanaannya oleh Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022.

Sementara itu, Pemerintah telah menyediakan total anggaran sebesar Rp 2,67 triliun pada tahap awal ini. Dari jumlah dana tersebut diharapkan bisa mencapai target penerima Kartu Prakerja 2023 yaitu untuk 595.000 peserta.

Sebagai informasi pula, penerima Kartu Prakerja tahun ini akan menerima saldo sebesar Rp 4,2 juta. Rinciannya, bantuan biaya pelatihan sebesar Rp 3,5 juta, biaya untuk penggantian uang transport Rp 600 ribu, dan insentif survei Rp 100 ribu.

Nominal tersebut memang berbeda jika di bandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Sebab, di 2023 ini sudah menerapkan skema normal, bukan semi bansos lagi seperti yang dikatakan oleh Menko Airlangga.

Lantas, bagaimana caranya jika ingin bergabung atau daftar Kartu Prakerja di tahun 2023?

Bagi masyarakat yang belum pernah mendaftarkan diri, berikut ini disimak informasi syarat dan daftar Kartu Prakerja 2023 seperti mengutip laman prakerja.go.id.

Syarat

1. Warga Negara Indonesia berusia 18-64 tahun

2. Tidak sedang mengikuti pendidikan formal

3. Merupakan pencari kerja, korban PHK, atau yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja

4. Bukan merupakan anggota TNI/Polri, ASN, anggota DPR/DPRD, BUMN/BUMD, kepala desa dan perangkat desa, serta pejabat BUMN/BUMD

5. Dalam satu Kartu Keluarga hanya diperbolehkan maksimal dua NIK yang menjadi penerima Kartu Prakerja