Pemborosan BBM Dampak Macet di Indonesia Capai 2,2 Juta Liter per Hari

2 Tahun Tak Bayar Pajak, Data Mobil dan Motor Akan Dihapus — Sejumlah kendaraan bermotor terjebak kemacetan di Jalan K.H. Abdullah Syafei, Jakarta, Jumat (22/7/2022). Tim Pembina Samsat Nasional akan menghapus data kendaraan yang tak membayar pajak selama dua tahun. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Warga Jakarta dan sekitarnya kini dihantui kemacetan. Bahkan banyak orang melihat bahwa jakarta saat ini lebih macet jika dibandingkan dengan sebelum pandemi. Maka tak heran jika 26.240 orang menandatangi petisi untuk meminta diberlakukan kembali Work From Home (WFH).

Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menjelaskan, WFH bukan menjadi satu satunya solusi macet di Jakarta. Ia melihat bahwa perbaikan pelayanan transportasi umum akan bisa mengurangi angka kemacetan di Jakarta dan sekitarnya. Dengan menggunakan angkutan umum yang layak dan murah maka para pekerja tidak akan menggunakan kendaraan pribadi lagi.

Djoko pun mendorong Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjalankan skema buy the service terhadap angkutan perkotaan. Artinya, pemerintah pusat membeli layanan dari operator, dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

"Skema buy the service tidak menggunakan sistem setoran artinya pengemudi mendapat gaji bulanan, operator hanya berkonsentrasi pada pelayanan, pembayaran sesuai dengan kilometer layanan, dan mempunyai standar pelayanan tertentu," ucap Djoko dikutip pada Kamis (2/2/2023).

Skema atau intervensi terhadap keberlangsungan transportasi publik oleh pemerintah merupakan upaya krusial. Sebab, merujuk data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 2019, pemborosan bensin akibat kemacetan di perkotaan mencapai 2,2 juta liter per hari.

Terjadi kemacetan akibat jumlah kendaraan pribadi lebih tinggi dibanding transportasi umum. Selain boros bensin, dampak lain karena tidak ada intervensi pemerintah terhadap transportasi umum yaitu, kerugian ekonomi mencapai Rp71,4 triliun.

"Kerugian Rp 71,4 triliun per tahun akibat pemborosan bahan bakar dan waktu hilang dan terjadi pemborosan BBM sebesar 2,2 juta liter per hari," ucapnya.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta mencatat, berdasarkan data kinerja lalu lintas terungkap ada peningkatan volume lalu lintas hingga 6,25%. Hal ini yang menjadi alasan Pemprov DKI melakukan penambahan ganjil genap menjadi 25 ruas jalan yang mulai berlaku...

2 dari 3 halaman

Beralih

Penyempitan Jalan, Kawasan Tandean Macet Parah — Kendaraan terjebak macet di Jalan Kapten Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta, Senin (7/6/2021). Kemacetan arus lalu lintas dari arah Jalan Kapten Tendean menuju kawasan Blok M disebabkan penyempitan jalan karena adanya proyek galian SJUT yang memakan sebagian badan jalan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Djoko berpandangan perlu ada push and pull strategy yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuannya, agar masyarakat dapat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. Namun, ia menyadari strategi ini memiliki tantangan tersendiri akibat masifnya pengendara motor.

"Bukan hal yang mudah dilakukan di tengah kenyamanan penggunaan kendaraan pribadi terutama sepeda motor," imbuhnya.

Djoko juga menyoroti, pengguna angkutan perkotaan mengalami penurunan demand secara signifikan, sebab masyarakat semakin tergantung pada kendaraan pribadi.

3 dari 3 halaman

Terancam Punah

Kemacetan di Jalan Kapten Tendean Akibat Proyek Galian Utilitas — Suasana Jalan Kapten Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta yang macet, a, Senin (5/4/2021). Kemacetan dari arah Jalan Kapten Tendean menuju kawasan Blok M itu disebabkan adanya proyek galian kabel Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) yang memakan sebagian badan jalan. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Apabila dibiarkan, Djoko meyakini angkutan perkotaan terancam punah. Dan kondisi seperti ini telah terjadi di beberapa kota di Indonesia yang tidak memiliki lagi transportasi publik memadai.

Dia juga berujar, penyelamatan angkutan perkotaan harus menjadi prioritas kebijakan pemerintah. Intervensi pemerintah dibutuhkan untuk peremajaan kembali dan mengembalikan daya saing angkutan perkotaan.

"Penerapan skema buy the service merupakan intervensi yang dilakukan pemerintah dengan membeli produksi layanan angkutan perkotaan," pungkasnya.