Bos Bulog Minta Jokowi Ubah Tunjangan PNS dari Uang ke Beras, Bagaimana Kualitasnya?

Di sisi lain, Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Awaludin Iqbal mengabarkan, beberapa PNS serta TNI/Polri di daerah sebenarnya sudah mendapat tunjangan beras secara fisik tiap bulan.

"Tapi itu tidak seluruhnya. Ada beberapa wilayah yang masih menggunakan tunjangan beras (dalam bentuk fisik). Jadi yang sekarang masih pakai anggaran itu hanya di wilayah timur. Untuk wilayah lain sudah diuangkan semua tunjangan berasnya," tuturnya.

Pernyataan itu dibenarkan salah satu sumber Liputan6.com, seorang PNS yang bertugas di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Disebutkan bahwa tiap PNS di daerah tersebut masih rutin menerima tunjangan beras seberat 10 kg per bulan.

Meskipun, yang bersangkutan belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut soal kualitas beras yang diterima tiap bulannya.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan, ia telah menyampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberikan tunjangan beras untuk PNS dan TNI/Polri dalam bentuk fisik, bukan rupiah.

Adapun permintaan ini sudah beberapa kali ia utarakan, agar para abdi negara bisa memperoleh tunjangan yang lebih bermanfaat ketimbang sekadar uang tunai rupiah dengan nilai lebih kecil.

"Saya waktu itu sudah bicara langsung kepada bapak presiden, bilamana nanti MRMP (Modern Rice Milling Plant) kita sudah jadi, sudah diresmikan oleh beliau, sudah produksi, beliau akan membuatkan Perpres untuk itu," kata pria yang akrab disapa Buwas tersebut di Kantor Perum Bulog, Jakarta, Kamis (2/2/2023).

Sebagai catatan, pemberian tunjangan beras PNS dan TNI/Polri setiap bulannya diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Perbendaharaan Kemenkeu Nomor PER-3/PB/2015 tentang Perubahan Kelima atas Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang.

Dalam kebijakan tersebut, pemberian tunjangan beras sebesar 10 kg atau uang untuk pembelian beras 10 kg dengan perhitungan Rp 8.074 per kg. Sementara jika diberikan dalam bentuk uang tunai besarannya Rp 7.242 per kg. Tunjangan beras dalam bentuk uang tunai yang diterima PNS serta TNI/Polri per bulan sebesar Rp 72.420 per orang.

Buwas menilai, angka tersebut masih tergolong kecil dengan besaran harga beras saat ini. Namun, ia juga menyadari pemberian tunjangan beras juga butuh proses panjang, terlebih Bulog punya tugas untuk menuntaskan pembangunan MRMP.

"Karena itu kan butuh uang lagi. Aturan yang sekarang, beras ASN, TNI/Pro itu sudah masuk gaji. Kalau nanti ada aturan itu berarti ditarik kembali ke negara, jadi ada di Menkeu dan penerimaannya dalam bentuk beras utuh," ungkapnya.

Sebagai informasi, total pabrik penggilingan dan pengolahan beras modern atau MRMP yang sedang dibangun Bulog berjumlah 10 unit. Menurut informasi Bulog kepada Liputan6.com, saat ini sudah terbangun 7 unit MRMP dan telah beroperasi.