Ingin Tau Sektor yang Pasti Cuan di Tahun Politik? Nih Bocorannya!

Prioritas kebijakan yang dilakukan OJK di tahun 2023 adalah penguatan sektor jasa keuangan di sektor perbankan. Kebijakan ke depan akan fokus kepada penguatan permodalan dan konsolidasi, kemudian penguatan inovasi, industri inovasi produk dan layanan serta peningkatan efisiensi perbankan di pasar modal dan KMB.

Prospek cerah tahun 2023 juga berkaca dari capaian di tahun 2022. Sepanjang tahun 2022 restrukturisasi kredit perbankan akibat pandemi Covid-19 turun menjadi Rp469 triliun dari nilai puncaknya di tahun 2020 yaitu Rp839 triliun.

Restrukturisasi ini didukung oleh meningkatnya coverage pencadangan yakni menjadi sebesar 24,3 persen dari total restrukturisasi kredit.

"Eapat diartikan kita siap mengakhiri masa restrukturisasi pada akhir Maret 2023, kecuali untuk beberapa sektor padat karya yang akan diperpanjang hingga Maret 2024,” kata Mahendra.

Reporter: Yunita Amalia 

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat pengawasan di sektor jasa keuangan.

Sebagai gambaran, Jokowi menyinggung skandal yang belum lama ini melibatkan perusahaan milik orang terkaya India, Gautam Adani.

Diketahui, kejatuhan Adani dipicu hasil temuan Hindenburg Research yang menuding perusahaan melakukan manipulasi pasar dan skandal penipuan akuntansi.

"Hati-hati ada peristiwa besar minggu kemarin, Adani, di India. Makronya negara bagus, mikronya ada masalah, hanya satu perusahaan, Adani kehilangan USD 120 mililiar. Pengawasan jangan sampai ada yang lolos seperti itu karena goreng-gorengan Rp 1.800 triliun. itu seperempatnya PDB India hilang," kata Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2023, Senin (6/2/2023).

Kasus ini berimbas pada pasar modal setempat, di mana banyak dana asing yang kabur atau terjadi capital outflow. Lantaran, investor juga mengalami kekhawatiran untuk berinvestasi di negara tersebut. Selain kasus Adani, Jokowi juga menyinggung beberapa entitas dalam negeri yang juga menimbulkan masalah serupa agar dapat diberantas ke depannya melalui pengawasan yang lebih ketat.

"Menggoreng-goreng pas dapat ya enak. Tapi sekali kepleset seperti Adani India hati-hati. Jadi saya minta betul urusan asuransi utamanya, pinjaman online, investasi, itu dilihat betul jangan sampai kejadian seperti yang sudah-sudah, seperti Asabri, Jiwasraya. (Kerugiannya) Rp 17 triliun, 23 triliun. Ada lagi Indosurya, Wanaartha, sampai Unit Link,” ujar Jokowi.