Sukses

Polri Keliling ASEAN Demi Tangkap Buronan Korupsi

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan, Polri telah menjalin kerjasama dengan negara-negara di ASEAN untuk mempermudah penangkapan buronan koruptor

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Perbesar
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Istana Presiden (dok: Tira)

Liputan6.com, Jakarta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan, Polri telah menjalin kerjasama dengan negara-negara di ASEAN untuk mempermudah penangkapan buronan koruptor Indonesia yang melarikan diri ke luar negeri.

Upaya tersebut dalam rangka mendukung program Pemerintah guna pemberantasan praktik korupsi di Indonesia.

"Mungkin menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua KPK bahwa kami dari Polri, saat ini juga sedang membuat kerjasama dengan beberapa negara di ASEAN untuk mempermudah pencarian para pelaku dengan skema police to Police dan saat ini Kami sedang berkeliling ke beberapa negara di ASEAN," kata Sigit Keterangan Pers Presiden RI, Istana Merdeka, Selasa (7/2/2023).

Dia berharap dengan menerapkan skema Police to Police bisa mempermudah koordinasi antara aparat penegak hukum di Indonesia dan luar negeri, khususnya di ASEAN untuk menangkap pelaku buron korupsi.

"Khususnya di negara-negara yang saat ini bisa kita bentuk kerjasama police to police untuk membantu kerjasama dengan seluruh APH yang ada dengan DPO yang bisa diberikan," ujar Sigit.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dihadapan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, agar jajaran aparat penegak hukum dapat menegakkan hukum yang seadil-adilnya tanpa pandang bulu dan tidak tebang pilih terhadap kasus korupsi di Indonesia.

"Saya juga Ingatkan Kembali kepada jajaran aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya tanpa pandang bulu dan tidak tebang pilih," kata Jokowi

Jokowi juga menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada pelaku tindak pidana korupsi, termasuk terhadap pelaku mega korupsi Asabri dan Jiwasraya.

"Saya tidak akan pernah memberikan toleransi sedikitpun kepada pelaku tindak pidana korupsi," pungkas Jokowi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan untuk mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe, tersangka kasus korupsi proyek infrastruktur.

2 dari 3 halaman

Jokowi: Tak Ada Toleransi Pelaku Mega Korupsi Asabri dan Jiwasraya

Presiden Jokowi dalam Keterangan Pers di Istana Merdeka, Selasa (7/2/2023)
Perbesar
Presiden Jokowi meminta Kapolri tak pandang bulu dalam penindakan kasus korupsi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dihadapan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, agar jajaran aparat penegak hukum dapat menegakkan hukum yang seadil-adilnya tanpa pandang bulu dan tidak tebang pilih terhadap kasus korupsi di Indonesia.

"Saya juga Ingatkan Kembali kepada jajaran aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya tanpa pandang bulu dan tidak tebang pilih," kata Jokowi Keterangan Pers Presiden RI, Istana Merdeka, Selasa (7/2/2023).

Disisi lain, Jokowi menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada pelaku tindak pidana korupsi, termasuk terhadap pelaku mega korupsi Asabri dan Jiwasraya.

"Saya tidak akan pernah memberikan toleransi sedikitpun kepada pelaku tindak pidana korupsi," ungkapnya.

Sejauh ini, komitmen Pemerintah terhadap pemberantasan korupsi tidak pernah surut, upaya pencegahan juga terus dilakukan dengan membangun sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

 

3 dari 3 halaman

Berbasis Elektronik

Satgas BLBI sita aset obligor Trijono Gondokusumo berupa sebidang tanah seluas 580.440 meter persegi di Desa Cibodas, Jonggol, Kabupaten Bogor. (Dok Satgas BLBI)
Perbesar
Satgas BLBI sita aset obligor Trijono Gondokusumo berupa sebidang tanah seluas 580.440 meter persegi di Desa Cibodas, Jonggol, Kabupaten Bogor. (Dok Satgas BLBI)

Pemerintah terus mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, perizinan online single submission dan pengadaan barang dan jasa melalui e-catalog.

Bahkan, dalam hal penindakan pemerintah antara lain telah dan akan terus melakukan pengejaran dan penyitaan terhadap aset-aset obligor BLBI yang tidak kooperatif. Hal serupa juga akan dilakukan untuk kasus-kasus yang lainnya.

Jokowi melihat, saat ini aparat penegak hukum telah melakukan penindakan tegas terhadap sejumlah kasus Mega korupsi seperti kasus Asabri dan Jiwasraya.

"Untuk itu, saya ingatkan kembali kepada aparat penegak hukum untuk memproses tindakan tanpa pandang bulu dan tanpa tebang pilih, pemerintah tidak campur tangan penegakan hukum dan aparat penegak hukum harus profesional dan sesuai dengan hukum yang berlaku," pungkasnya.