Mensos Risma: Realisasi Anggaran Bansos 2022 Sentuh Rp 96,5 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menghapus sejumlah program bantuan sosial (bansos) pada tahun 2023. Antara lain, program Bantuan Minyak Goreng, Bantuan Subsidi Upah (BSU), hingga Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW).

"Beberapa anggaran 2022 tidak diteruskan, seperti tahun lalu ada bantuan minyak goreng, bantuan subsidi upah (BSU), bantuan pedagang kaki lima (PKL) itu di redesain tergantung kementerian-kementerian dan lembaga," jelas Sri Mulyani saat meninjau pelaksanaan Program Penanganan Kemiskinan Terpadu di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (20/1/2023).

Sri Mulyani mengatakan, manfaat sejumlah program bansos yang bakal dihapus tersebut sudah tidak relevan lagi dengan permasalahan yang ada di tahun ini. Misalnya mulai meredanya pandemi Covid-19 hingga turunnya harga jual minyak goreng di pasaran.

"Tahun 2022 kemarin situasinya memang masih pandemi yang banyak dan ada guncangan-guncangan seperti harga minyak goreng naik. Jadi, ada beberapa anggaran 2022 yang tidak diteruskan," ucap Sri Mulyani.

Meski begitu, Sri Mulyani memastikan pagu anggaran untuk sektor perlindungan sosial 2023 tetap senilai Rp476 triliun. Menurutnya, angka ini relatif tidak berbeda jauh dibandingkan APBN 2022 untuk menghadapi dampak pandemi Covid-19 maupun gejolak ekonomi global.

"Jumlah (anggaran perlindungan sosial) Rp476 triliun relatif sama dengan tahun 2022," ucap Sri Mulyani.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta anggaran sektor perlindungan sosial senilai Rp 476 triliun yang bersumber dari APBN Tahun 2023 untuk tidak dikorupsi.

Permintaan itu disampaikan langsung oleh Sri Mulyani kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini saat meninjau pelaksanaan Program Penanganan Kemiskinan Terpadu di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (20/1/2023).

"Semoga anggaran dari perlindungan sosial yang sudah dialokasikan di APBN benar-benar bisa dirasakan manfaatnya kepada mereka yang membutuhkan dan tidak dikorupsi ya Bu (Risma)," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menekankan, penggunaan uang negara dalam sektor perlindungan sosial harus dimanfaatkan secara optimal untuk menekan angka kemiskinan. Antara lain dengan turut memberdayakan kelompok masyarakat difabel untuk terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi.

"Anggaran dari bantuan sosial pemerintah itu dipakai untuk betul-betul membantu langsung target kepada yang memang membutuhkan, bahkan bisa memberdayakan," ucap Sri Mulyani.

Sri Mulyani menerangkan, sektor perlindungan sosial telah dirancang sedemikian rupa untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia yang sempat mengalami kenaikan akibat dampak pandemi Covid-19. Antara lain melalui Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA), Rumah Sejahtera Terpadu (RST), hingga Program Permakanan Lansia dan Disabilitas.

"Saya senang bisa mendapatkan kesempatan melihat program-program ini, terutama tadi Bu Risma memberikan kesempatan kepada kelompok difabel," tegas Sri Mulyani.