Pengusaha Pede Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2023 Capai Target 5,3 Persen

Berdirinya HIPKA dilatarbelakangi kebutuhan bagi warga Korps Alumni HMI (KAHMI) yang memiliki SDM akademis intelektual untuk mengembangkan potensi yang dimiliki selama ini. Setiap tahun, sedikitnya ada 2,000 alumni HMI yang secara otomatis menjadi anggota KAHMI. Para alumni tersebut telah berhasil berkontribusi kepada bangsa dalam berbagai bidang.

Potensi inilah yang ingin dibangun dalam kancah entrepreneurship yang sangat dibutuhkan negara untuk menciptakan kader dan pelaku bisnis di seluruh pelosok Tanah Air.

Pimpinan Kolektif Majelis Nasional KAHMI pada tanggal 29 September 2010 mengadakan Temu Nasional Pengusaha KAHMI yang dihadiri oleh semua tokoh-tokoh KAHMI berasal dari pemerintah politisi, akademisi, LSM dan dunia usaha dari daerah maupun pusat untuk mendeklarasikan pembentukan Himpunan Pengusaha KAHMI atau yang disingkat HIPKA. 

Adapun tujuan dibentuknya HIPKA sendiri antara lain untuk memotivasi alumni HMI menjadi wirausaha  (entrepreneurship). Usai pengukuhan anggota baru HIPKA, dilanjutkan pembekalan yang akan diisi Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah Ririn Kadariyah, Direktur Utama Sarana Multif Griya Finance Ananta Wiyogo. Setelah itu, dilanjutkan pelantikan BPP HIPKA Periode 2022-2027 serta Rakernas HIPKA pada 9-10 Februari 2023.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 tercatat 5,31 persen (yoy). Angka ini meroket jauh dari capaian di tahun 2021 yang tumbuh 3,69 persen (yoy). 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bapppenas, Suharso Monoarfa mengungkapkan, capaian pertumbuhan ekonomi tersebut sudah sesuai dengan yang diproyeksikan pemerintah yakni 5,3 persen (yoy).

“Kalau soal pertumbuhan saya kira hampir dekat dengan yang dihitung Bappenas,” kata Suharso saat ditemui di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Selasa (7/2). 

Hanya saja, tingginya pertumbuhan tersebut belum signifikan mendorong penurunan angka kemiskinan. Tercermin dari angka kemiskinan per September 2022 sebesar 9,6 persen, sedangkan per September 2021 berada di posisi 9,7 persen. 

Terkait hal tersebut, Suharso mengatakan penurunan angka kemiskinan terjadi karena adanya perubahan jenis lapangan kerja yang dibutuhkan. Sehingga kebutuhan tenaga kerja menjadi terbatas. 

“Karena distribusi dari jenis pekerjaan itu sedang mengalami perubahan setelah kita berhadapan dengan pandemi,” kata Suharso. 

Selain itu, kondisi ekonomi global yang bergejolak juga mempengaruhi pasar tenaga kerja. Bahkan beberapa jenis pekerjaan terindikasi berguguran.

“Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang hilang, (digantikan) pekerjaan-pekerjaan baru, dan pekerjaan yang baru ini membutuhkan tingkat keterampilan yang berbeda,” kata dia. 

Berbagai faktor tersebut yang membuat penurunan angka kemiskinan tidak signifikan sebagaimana pertumbuhan ekonomi yang melonjak dalam waktu satu tahun. Hal ini menunjukkan membaiknya perekonomian tidak selalu sejalan dengan penurunan angka kemiskinan. 

“(Sehingga) angka penurunan kemiskinan yang tidak terlalu signifikan dari sisi terbentuknya lapangan kerja memang tidak linier dengan pertumbuhan ekonomi itu dapat kita bisa pahami,” kata dia, 

Untuk itu ke depan dia berharap pertumbuhan ekonomi akan sejalan dengan penurunan angka kemiskinan. “ Saya kira ke depan mudah-mudahan bisa sedikit linier,” pungkasnya.