Program Kartu Prakerja Jadi Bahasan di Webinar PBB

Selain Menko Perekonomian yang menjadi pembicara, ada juga Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari, Direktur UNESCO Institute for Lifelong Learning David Atchoarena, dan pakar statistik dari UN Women Regional Asia dan Pasifik Cecilia Tinonin, Ketua Kelompok Kerja Kebijakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Elan Satriawan dan Ekonom sekaligus peneliti dari ISEAS-Yusof Ishak Institute Maria Monica Wihardja.

United Nations Commission for Social Development adalah lembaga kunci PBB yang menangani isu pembangunan sosial. Lembaga yang menjadi bagian dari Dewan Ekonomi dan Sosial PBB sejak 1946 ini bertugas mengimplementasi aksi-aksi nyata Deklarasi Kopenhagen.

Aksi tersebut mencakup upaya menumbuhkan lingkungan yang sesuai untuk pembangunan sosial dan pengentasan kemiskinan. Selain itu juga perluasan kebekerjaan yang produktif, pengurangan pengangguran dan integrasi sosial dalam pembangunan.

Forum CSocD ke-61 ini berfokus pada upaya menciptakan pekerjaan yang produktif dan layak bagi masyarakat untuk mengurangi kesenjangan pendapatan. Forum juga akan membahas kolaborasi nasional dan global antarpemerintah guna mempercepat pemulihan, terutama di sektor perekonomian dan sosial, akibat pandemi.

Program Kartu Prakerja dengan Skema Normal akan dimulai pada kuartal pertama tahun 2023. Namun, gelombang 48 belum resmi dibuka. Informasi yang disampaikan melalui media sosial Kartu Prakerja baru pembukaan pendaftaran akun saja.

"Memang kita baru membuka pendaftaran kemudian tahap selanjutnya masuk gelombang. Belum dibuka komitmen Kartu Prakerja sesuai arahan pak Menko. Pembukaan kartu prakerja gelombang 48 akan dibuka pada triwulan I tahun 2023, untuk kapannya mohon ditunggu," kata Direktur Kemitraan, Komunikasi, dan Pengembangan Ekosistem Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Kurniasih Suditomo, kepada awak media di Jakarta, Kamis (9/2/2023).

Dia pun menganalogikan pendaftaran akun Kartu Prakerja seperti mendaftar akun di e-commerce. Dimana sebelum konsumen bisa berbelanja di e-commerce tersebut harus terlebih dahulu memiliki akun. Dengan skema normal, calon penerima Kartu Prakerja harus mendaftar untuk gabung gelombang.

"Saya analogikan, kalau kita mau belanja sesuatu di e-commerce kita harus log in dulu buat bisa menjadi bagian dari platform itu agar bisa mendapatkan manfaatnya. Pendaftaran akun di Kartu Prakerja itu seperti log in di e-commerce," ujarnya.

Jika calon penerima Kartu Prakerja sudah mendaftar dan membuat akun, tahap selanjutnya Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja akan melakukan validasi NIK. Tujuannya untuk memastikan calon peserta benar-benar menggunakan data yang valid dan tidak menggunakan NIK milik orang lain.

"Kalau sudah punya akun dan mendaftarkan NIK-nya, karenakan yang namanya NIK itu harus dicek dulu ke Dukcapil untuk memastikan orangnya benar apa tidak, jangan-jangan KTP orang lain. itu kan harus dijegal yang seperti itu. Cara menjegalnya kami ada koneksi dengan Dukcapil," ujarnya.