DMO Jatuhkan Harga TBS Sawit, Petani Minta Perlindungan Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) meminta perlindungan pada pemerintah terkait dampak dari kewajiban pemenuhan pasar domestik, atau DMO terhadap jatuhnya harga tandan buah segar atau TBS sawit.

Sebab, pemerintah telah membatasi hak ekspor dari para petani minyak sawit mentah (CPO) dan minyak goreng, yang membuat pendapatan terpangkas.

Ketua Umum Apkasindo Gulat Manurung mengatakan, kondisi saat ini menyulitkan para petani dan produsen minyak goreng. Dia pun menyarankan pemerintah untuk memberikan relaksasi kepada para eksportir minyak goreng, semisal menurunkan bea keluar bagi mereka yang mampu memenuhi kewajiban DMO.

"Jadi dua hal ini, DMO dan ekspor adalah melekat saling berkaitan. Kan tidak mungkin eksportir disuruh memasok DMO jika tidak ada ekspor mereka," Gulat dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (9/2/2023).

Menurut dia, kebijakan DMI membuat para petani sawit khawatir lantaran itu bisa berdampak negatif terhadap harga TBS. Oleh karenanya, Gulat meminta perlindungan kepada pemerintah yang mencakup tiga hal.

Pertama, memproteksi terhadap keadilan harga TBS sawit agar tidak semua beban DMO dan kewajiban harga penjualan di dalam negeri (DPO) tidak dibebankan ke hulu. Gulat menerangkan, kebijakan 50 persen itu menaikkan wajib pasok 300 ribu ton per bulan menjadi 450 ribu ton per bulan minyak goreng rakyat atau Minyakita. Alhasil, dibutuhkan DMO CPO sebesar 625 ribu ton CPO per bulan.

"Kebijakan simalakama ini sesungguhnya tidak membuat perusahaan CPO dan minyak goreng merugi, hanya berkurang atau tertunda keuntungannya. Selain itu pemerintah juga berkurang pemasukan dari ekspor,” ujarnya.