Menteri Keuangan Sri Mulyani Gugat ICW, Kasus Apa?

Menkeu raker dengan Banggar DPR — Menteri Keuangan Sri Mulyani usai mengikuti rapat kerja pemerintah dengan Banggar DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/9/2022). Rapat tersebut membahas postur sementara RUU APBN TA 2023. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menggugat Indonesia Corruption Watch (ICW). Gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 8 Februari 2023.

Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, Jumat (10/2/2023), gugatan Sri Mulyani ini terdaftar dengan nomor perkara 47/G/KI/2023/PTUN.JKT.

Terdapat empat gugatan yang terlampir. Pertama adalah Sri Mulyani meminta kepada majelis hakim untuk menerima permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi.

Kedua, menerima alasan-alasan keberatan dari Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi untuk seluruhnya. Ketiga menyatakan batal Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Pusat Nomor 016/VII/KIP-PS/2020 tertanggal 16 Januari 2023.

Terakhir atau keempat mmbebankan seluruh biaya perkara kepada Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi. Sedangkan biaya perkara sendiri saat ini untuk tingkat pertama baru di angka Rp 155.000.

Dalam SIPP PTUN Jakarta ini sendiri belum dijelaskan masalah yang mendasari dari gugatan Sri Mulyani ke ICW ini.

Kabar gembira di tengah pandemi muncul pada kuartal II tahun 2021. Badan Pusat Statistik mengumumkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 7,7 persen. Menteri Keuangan, Sri Mulyani meyakini pencapaian menunjukkan arah dan strategi pemulihan ekonomi...

2 dari 3 halaman

Profil dan Biodata Menteri Keuangan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyempatkan waktu untuk bertemu dengan para mahasiswa Indonesia penerima beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) di Harvard University, Amerika Serikat, Sabtu (9/10/2021).

Menteri Keuangan Sri Mulyani merupakan salah satu menteri perempuan di Republik Indonesia yang masuk dalam jajaran perempuan berpengaruh di dunia. Ia bahkan sempat menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia pada 2010 hingga 2016.

Namanya pun masuk ke dalam jajaran 100 Wanita Berpengaruh Dunia tahun lalu versi majalah Forbes. Sri Mulyani berada di peringkat ke-47 dan bersanding dengan Presiden New York Stock Exchange Lynn Martin dan Presiden Occidental Petroleum Vicki Hollub.

Sri Mulyani meninggalkan jabatannya dan menjadi Menteri Keuangan. Sebelum itu, ia terlebih dahulu menjabat menjadi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk Kabinet Indonesia Bersatu.

Bahkan, sosoknya juga dikenal sebagai pengamat ekonomi di Indonesia. Dia juga sempat menjabat menjadi Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia (LPEM FEUI) sejak 1998.

Namanya bahkan tidak hanya masuk jajaran wanita berpengaruh, tetapi juga dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia di 2006 oleh Emerging Markets di sela Sidang Tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura.

3 dari 3 halaman

Siapa Sri Mulyani?

Menkeu Sri Mulyani Beberkan Perubahan Pengelompokan/Skema Barang Kena Pajak — Menkeu Sri Mulyani bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021). Rapat membahas konsultasi terkait usulan perubahan pengelompokan/skema barang kena pajak berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sri Mulyani mempunyai nama lengkap Sri Mulyani Indrawati. Dia lahir pada 26 Agustus 1962 dari Bandar Lampung, Lampung.

Melansir dari situs kemenkeu.go.id, Sri Mulyani mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1986).

Kemudian, ia melanjutkan gelar masternya yaitu Master of Science of Policy Economics di University of Illionis di Urbana Champaign, Amerika Serikat. Ia juga mendapatkan gelar PhD in Economics pada 1992.

Melansir dari situs ekon.go.id, berikut ini adalah riwayat pekerjaan Sri Mulyani:

1. Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI).

2. Narasumber Sub Tim Perubahan UU Perbankan, Tim Reformasi Hukum - Departemen Kehakiman RI.

3. Tim Penyelenggara Konsultan Ahli Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 1999-2000, Kelompok Kerja Bidang Hukum Bisnis, Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

4. Anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Keuangan dan Moneter, Departemen Keuangan RI.

5. Dewan Juri Lomba Karya Ilmiah Remaja LIPI-TVRI XXXI, Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial, Kebudayaan dan Kemanusiaan.

6. Redaktur Ahli Majalah bulanan Manajemen Usahawan Indonesia.

7. Anggota Komisi Pembimbing mahasiswa S3 atas nama Sdr. Andrianto Widjaya NRP. 95507 Program Doktor (S3) Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, Institute Pertanian Bogor.

8. Ketua I Bidang Kebijakan Ekonomi Dalam dan Luar Negeri serta Kebijaksanaan Pembangunan, PP Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI).

9. Kepala Program Magister Perencanaan Kebijakan Publik-UI.

10. Wakil Kepala Bidang Penelitian LPEM FEUI.

11. Research Associate, LPEM FEUI.

12. Pengajar Program S1 & Program Extension FEUI, S2, S3, Magister Manajemen Universitas Indonesia.

13. Anggota Kelompok Kerja Mobilitas Penduduk Menteri Negara Kependudukan - BKKBN.

14. Anggota Kelompok Kerja Mobilitas Penduduk, Asisten IV Menteri Negara Kependudukan BKKBN.

15. Staf Ahli Bidang Analisis Kebijaksanaan OTO-BAPPENAS.

16. Asisten Profesor, University of Illinois at Urbana, Champaign, USA.

17. Asisten Pengajar Fakultas Ekonomi - Universitas Indonesia.