Aturan Kendaraan yang Bisa Tenggak BBM Subsidi Diubah, Ini Kriterianya

Tutuka menilai, revisi Perpress Nomo 191 Tahun 2014 sangat mendesak, sehingga dilakukan pertimbangan, diantaranya diperlukan peraturan BBM JBT dan JBKP tepat sasaran karena belum ada pengaturan konsumen pada pengguna untuk JBKP.

"Pengaturan untuk konsumen pengguna JBT yang berlaku saat ini masih terlalu umum sehingga menimbulkan multitafsir," kata Tutuka.

Keuda, mengacu pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2023, kuota JBT Solar ditetapkan sebesar 17 juta KL dan kuota minyak tanah ditetapkan sebesar 500 ribu KL, dimana kota yang ditetapkan tersebut dibawah proyeksi konsumsi JBT tahun 2023.

Ketiga, tren realisasi konsumen JBKP tahun 2020-2022 telah ditetapkan kouta JBKP tahun 2023 sebesar 32,56 juta KL atau tumbuh 10,38 persen.

"Kemudian keempat, jika tidak dilakukan revisi Perpres Nomor 191 tahun 2014 berpotensi terjadinya over kuota JBT Solar dan JBKP Pertalite. Sehingga diperlukan pengaturan konsumen pengguna melalui revisi agar dapat dilakukan pengendalian konsumsi dan subsidi menjadi tepat sasaran, " tegasnya.

Reporter: Siti Ayu Rachma

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, pemerintah bakal mengatur pembelian BBM jenis Pertalite dalam waktu dekat. Menyusul aturan acuannya, yakni revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 yang bakal rampung sebentar lagi.

Beleid itu akan mengatur mengenai kriteria kendataan yang boleh menggunakan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP), Pertalite. Langkah ini dinilai jadi satu upaya untuk menyalurkan BBM secara tepat sasaran.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengaku telah mengirimkan konsep aturan perpres tersebut. Kendati dia tak berbicara banyak mengenai isi dari revisi Perpres 191/2014 itu.

"Sudah kita kirim konsepnya, kalau sudah di-approve nanti keluar peraturannya," ungkapnya saat ditemui di Kompleks DPR RI, ditulis Rabu (25/1/2023).

Untuk diketahui, nantinya hanya sejumlah kendaraan dengan kriteria khusus yang bisa membeli Pertalite. Misal, sempat beredar kabar kalau mobil dengan kapasitas mesin maksimal 1.500 cc yang bisa menggunakan Pertalite. Kemudian, kendaraan umum dan angkutan logistik. Namun, ini masih menunggu isi lengkap dari revisi perpres tersebut.

Arifin tak berbicara banyak mengenai isi Perpres 191/2014 hasil revisi itu. Hanya saja dia memastikan kalau memang ada jenis-jenis kendaraan tertentu yang tak boleh lagi menggunakan Pertalite.

"Yang jelas kita akan melihat bahwa yang kelas-kelas tertentu sudah bisa menggunakan BBM yang berkualitas," ujarnya.