Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan sikapnya dalam penyesuaian biaya haji yang saat ini tengah digodok DPR RI dan Kementerian Agama. Ada sejumlah hal yang berkaitan langsung dengan perusahaan pelat merah.
Erick menyebut, hal itu diantaranya adalah penyediaan avtur untuk armada yang memberangkatkan haji dari PT Pertamina (Persero). Dia mengamini kalau harga avtur yang ditetapkan menjadi satu faktor dalam pembentukan biaya haji secara total.
Baca Juga
Melalui komitmennya ini, Erick Thohir terlihat terbuka dalam melirik opsi menyesuaikan tarif avtur untuk armada yang memberangkatkan jemaah haji.
Advertisement
"Tentu mengenai biaya haji yang sedang dibicarakan dengan Kemenag dan DPR, kami pada intinya terbuka untuk mereview mengenai perjalanan haji," ujar dia dalam keterangannya, Rabu (15/2/2023).
Erick juga mengaku terus menjalin koordinasi dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Erick mengatakan BUMN juga berkomitmen penuh dalam membantu meringankan dan memudahkan masyarakat untuk beribadah ke tanah suci.
Gelang Haji
Selain avtur, PT Bank Syariah Indonesia (BSI), ucap Erick, membuka diri dalam penyediaan gelang haji. Dia berharap langkah ini juga bisa menekan biaya haji yang dibebankan ke masyarakat.
"Mengenai keberadaan BSI, membantu meringankan pengadaan gelang haji yang mungkin bisa menjadi sponsor. Ini masih tahap diskusi lebih jauh antara kami dengan Kemenag. Saya yakin, di bawah kepemimpinan Gus Yaqut, Kemenag terus memberikan pelayanan terbaik bagi para calon jamaah haji kita," kata Erick.
Â
Pemerintah dan DPR telah menyepakati besaran biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) tahun 2022 naik menjadi Rp 39,8 juta per orang. Namun kenaikan BPIH tahun ini tidak dibebankan pada jemaah, melainkan diambil dari alokasi virtual account milik jemaah.
Beda Angka
Pemerintah dan DPR belum menemukan titik temu atau kata sepakat mengenai biaya perjalanan haji 2023.
Namun, Panja Komisi VIII DPR telah sepakat menurunkan usulan dari awal Rp69 juta menjadi Rp49 juta.
"BPIH yang pemerintah mengusulkan besaran Rp69 juta, kita sudah sampai di angka Rp49 juta," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (14/2/2023).
Â
Advertisement
Belum Sepakat
Menurut dia, masih ada tiga hal yang belum disepakati yakni, akomodasi perhotelan, konsumsi katering jamaah, dan layanan haji di Saudi.
"Titik ini tidak ketemu, kami akhirnya memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan nego dengan berbagai pihak yang terkait dengan itu di Saudi," kata Marwan.
Rencananya, Komisi VIII DPR akan melanjutkan masalah biaya haji ini Rabu 15 Februari 2023 dan berharap penetapan angka dapat dilakukan besok.
"Saya tegaskan lagi bahwa malam ini kami belum menetapkan BPIH. Mudah-mudahan besok sudah ditetapkan," ujarnya.