Konten YouTube Bisa Jadi Jaminan Utang, Pengamat: Bank Lebih Milih Bentuk Fisik

Lebih lanjut, Doddy menegaskan kalau soal jaminan tadi, perlu ada yang mengatur soal besaran nilai dari konten atau kekayaan intelektual tersebut. Baru kemudian bisa menentukan implementasinya dilapangan.

Pasalnya, berbicara jaminan utang atau agunan, diperlukan acuan nilai yang jelas dan familiar. Apalagi lingkup ekonomi kreatif atau kekayaan intelektual menjadi satu hal yang memiliki lingkup luas.

"Harus ada cara mengikat nilainya, bukan berarti gak ada. Ada mungkin apa, dan itu jauh lebih kompleks," ujarnya.

Dalam hal ini, pemerintah semestinya memiliki rujukan yang jelas. Misalnya, hal serupa yang peenah dilakukan di negara lain sebagai acuan dan sosialisasi ke masyarakat dan perbankan sendiri.

Dengan begitu, ketentuan nilai dari konten, film, atau pun lagu sebagai agunan bisa lebih ditakar nilainya. Meski begitu, dia tetap menghargai adanya inovasi dalam mengedepankan konten digital sebagai agunan utang.

"Saya pikir setiap inovasi itu harus dihargai jadi ya semua kita harus bicara kalau hal itu tricky. Jadi challenge-nya banyak sekali," paparnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

Dalam aturan tersebut, produk kekayaan intelektual seperti film dan lagu bisa dijadikan jaminan utang ke lembaga keuangan bank maupun nonbank.

Hal tersebut tertuang dalam ayat (1) Pasal 4 yang berbunyi, "Pemerintah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual melalui lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank bagi pelaku ekonomi kreatif".

"Fasilitas skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif dilakukan melalui: a. pemanfaatn kekayaan intelektual yang bernilai ekonomi; dan b. penilaian kekayaan intelektual," dikutip dari salinan PP tersebut, Senin (18/7/2022).

Kemudian juga di Ayat (1) Pasal 9 yang berbunyi "Dalam pelaksanaan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank menggunakan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminana utang".

Selanjutnya Pasal 10 yang berbunyi "Kekayaan Intektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang beruba: a. Kekayaan Intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan b. Kekayaan Intelektual yang sudah dikelola baik secara sendiri dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lain".

Sebagaimana diketahui ekonomi kreatif di Indonesia terdiri dari 17 subsektor yaitu pengembang permainan, desain interior, arsitektur, musik, seni rupa, fesyen, dan desain produk.

Kemudian juga, kuliner, film animasi dan video, desain komunikasi visual, fotografi, televisi dan radio, kriya periklanan, seni pertunjukan, penerbitan, dan aplikasi.

Dengan adanya kepastian hukum dalam PP Nomor 24 Tahun 2022 ini, maka karya-karya ekonomi kreatif tersebut bisa dijadikan sebagai jaminan utang.