Jokowi Sentil Menteri Investasi Bahlil Lahadalia: Hipmi Kurang Diperhatikan

Ditemui terpisah usai pelantikan, Akbar Himawan menjelaskan maksud permintaannya ke Menteri Bahlil. Salah satunya adalah ruang yang lebih luas bagi pengusaha muda terlibat di investasi proyek di Indonesia.

"Konkretnya kita melihat investasi jangan hanya dari investasi asing, investasi dalam negeri juga harus diperkuat. Jadi konkretnya kita meminta diberikan ruang lah, regulasi yang lebih lapang kepada pengusaha-pengusaha di dalam negeri, pengusaha muda yang ada di Indonesia, untuk bisa mendapatkan previlege seenggak-enggaknya untuk bisa berinvestasi di dalam negeri," ungkap Akbar.

Dia tidak mengkhususkan sektor mana yang jadi incaran Hipmi. Dia meminta, seluruh sektor bisa memberikan ruang bagi pengusaha muda untuk terlibat. Selanjutnya, dia akan membangun komunikasi dengan Menteri Bahlil soal usulannya tersebut.

"Pasti kita akan bangun komunikasi aktif, apalagi bang bahlil kan ketua dewan kehormatan BPP Hipmi," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mewanti-wanti para pengurus baru dan anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi). Utamanya para pengusaha muda pemilik tambang mineral.

Hal ini berkaitan dengan komitmen pemerintah era Jokowi yang akan melarang banyak ekspor bahan tambang mentah. Sebut saja, komoditas nikel yang sudah dilarang, menyusul bauksit dipertengahan tahun 2023 ini, lalu rencana setop ekspor timah.

"Saya minta seluruh anggota Hipmi yang memiliki tambang, baik nikel, bauksit, tembaga, timah, emas, mulai siap-siap. Karena semuanya saya pastikan akan kita stop, kita stop, kita stop," ujar Jokowi dalam sambutannya di Pelantikan Pengurus Pusat Hipmi, di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Senin (20/2/2023).

Bukan tanpa alasan, Jokowi menegaskan keinginannya untuk meningkatkan nilai tambah bagi kantung negara. Rencana hilirisasi ini yang terus didorong oleh Jokowi dan seluruh kabinetnya.

Melihat proses larangan ekspor nikel mentah yang sudah berlaku, dia menegaskan tidak gentar meski berkali-kali digugat ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Dia berpesan kepada pada pengusaha dan menteri kabinetnya yang hadir untuk tetap mengupayakan kebijakan itu.

"Hilirisasi induistri, meski tantangan juga tidak mudah, tapi terus akan kita teruskan, kita tidak akan berhenti meskipun didgugat, kita akan terus," ungkapnya.

"Karena yang kita inginkan adalah nilai tambah, meskipun kita sekarang ini pada proses banding digugat WTO tetep akan terus. Jangan sekali-kali kita belok (berubah pikiran/mengalah), kita takut, karena nilai tambahnya betul-betul sangat besar sekali," tegas Jokowi.