Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, meminta warga Jakarta secara perlahan mulai menyetop pemakaian air tanah. Pasalnya, warga ibukota dihadapi tantangan penurunan muka air tanah sebagai dampak dari ekstraksi air tanah.
Sebagai gantinya, diperlukan peningkatan pelayanan perpipaan air minum. Kementerian PUPR bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah bersinergi mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di sisi hulu dan hilir.
Baca Juga
"Kalau itu semua telah bisa diselesaikan dan bisa menyuplai rakyat Jakarta, maka kita pada 2030 pasti bisa menyampaikan pada rakyat, stop memakai air tanah. Hanya dengan itu, penurunan air tanah Jakarta bisa dihentikan seperti di Bangkok dan Tokyo," ujar Basuki di Jakarta, dikutip Selasa (21/2/2023).
Advertisement
Dilanjutkan Menteri Basuki, saat ini cakupan layanan perpipaan air minum masih sekitar 65 persen. Dibutuhkan pasokan air sebesar 31.875 liter per detik pada 2030 untuk mencapai cakupan pelayanan air minum perpipaan 100 persen.
"Saat ini cakupan pelayanan perpipaan air minum masih 65 persen. Mudah-mudahan target 100 persen pada tahun 2030 dapat tercapai," imbuh dia.
Bikin Perusahaan Patungan
Sebagai langkah awal, PT Air Bersih Jakarta selaku perusahaan patungan Perumda PAM Jaya dan PT Moya Indonesia memperoleh fasilitas kredit dari sindikasi kreditur perbankan dan institusi keuangan senilai Rp 8,874 triliun.
Dana tersebut akan dipakai untuk membangun jaringan hilir perpipaan air minum sepanjang 2.500 km untuk 350 ribu sambungan rumah selama 2 tahun, sekaligus melakukan optimalisasi aset eksisting SPAM.
Sementara dari sisi hulu, pasokan air berasal dari SPAM Regional Jatiluhur I sebesar 4.000 liter per detik, SPAM Regional Karian-Serpong sebesar 3.200 liter per detik, dan SPAM Djuanda dengan indikasi sebesar 2.054 liter per detik.
Warga Jakarta Dilarang Sedot Air Tanah di 2030
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan jika pemerintah terus mengerjakan proyek infrastruktur yang memasok suplai air bersih perpipaan atau air permukaan demi mencegah penurunan tanah di Jakarta.
Dia mengatakan jika infrastruktur penyediaan air bersih itu jadinya maka warga Jakarta akan dilarang menyedot air tanah di 2030.
Adapun air bersih nantinya akan berasal dari tiga proyek, yakni SPAM Regional Jatiluhur 1, SPAM Juanda, dan SPAM Regional Karian Serpong.
Basuki berharap, warga DKI dapat segera berpindah dari pemakaian air tanah menuju air bersih. Sehingga permukaan tanah Jakarta tidak terus merosot hingga di bawah permukaan air laut.
"Ini bagian dari environmental remediation dari Jakarta yg telah sinking, turun 12-18 cm per tahun karena over extraction dari ground water. Pemerintah Pusat enggak bisa apa-apa, enggak bisa melarang. Kecuali, kalau sudah bisa mensuplai air bersih completely pada rakyat Jakarta," kata Menteri Basuki.
Advertisement
Tiru Tokyo
Adapun proyek yang dikerjakan pemerintah saat ini yakni proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yakni SPAM Jatiluhur I, SPAM Juanda yang direncanakan akan melayani pemenuhan air bersih 3.200 liter/detik dan yang ketiga nanti dari SPAM Karian Serpong yang direncanakan 3.500 liter/detik.
Diharapkan penurunan tanah Jakarta bisa dihentikan dengan keberadaan proyek SPAM seperti di Bangkok, Thailand dan Tokyo, Jepang.
"Kalau ini semua sudah bisa kita selesaikan dan bisa menyuplai rakyat Jakarta, maka kita pada tahun 2030 pasti bisa menyampaikan kepada rakyat untuk berhenti memakai air tanah," tegas dia.
Â
Proyek Lain
Kementerian PUPR tengah membangun proyek SPAM Regional Karian-Serpong dan SPAM Regional Jatiluhur I untuk menambah pasokan air baku di Jakarta.
Sedangkan SPAM Regional Ir. H. Djuanda nantinya akan melayani pemenuhan air baku di area DKI Jakarta (3.500 liter/detik), Kabupaten Bekasi (2.000 liter/detik), Kabupaten Bogor (2.000 liter/detik), Kota Bekasi (1.000 liter/detik), dan Kabupaten Karawang (850 liter/detik) dengan memanfaatkan alokasi air baku dari Waduk Jatiluhur sebesar 10.000 liter/detik. Â
Advertisement