Penduduk Miskin Indonesia Tembus 26 Juta Orang, Terbanyak di Jawa

Liputan6.com, Jakarta Kemiskinan masih menjadi persoalan penting bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2022 sebesar 9,57 persen, meningkat 0,03 persen terhadap Maret 2022 dan menurun 0,14 persen pada September 2021.

Jumlah penduduk miskin pada September 2022 tercatat sebanyak 26,36 juta orang, meningkat 0,20 juta orang terhadap Maret 2022 dan menurun 0,14 juta orang terhadap September 2021.

Disisi lain, BPS mencatat penduduk miskin perkotaan pada Maret 2022 sebesar 7,50 persen, naik menjadi 7,53 persen pada September 2022. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2022 sebesar 12,29 persen, naik menjadi 12,36 persen pada September 2022.

Namun jika dibandingkan Maret 2022, jumlah penduduk miskin September 2022 perkotaan meningkat sebanyak 0,16 juta orang (dari 11,82 juta orang pada Maret 2022 menjadi 11,98 juta orang pada September 2022).

Kemudian pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan meningkat sebanyak 0,04 juta orang (dari 14,34 juta orang pada Maret 2022 menjadi 14,38 juta orang pada September 2022).

Dilihat dari data BPS, penduduk miskin masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Meskipun sebagian besar pulau menunjukkan peningkatan persentase penduduk miskin, hanya Pulau Sumatera yang menunjukkan penurunan.

Berikut rincian kemiskinan pada September menurut Pulau, dilansir dari data BPS, Selasa (21/2/2023).

Jawa

Jumlah penduduk miskin ada 13,94 juta (52,85 persen) mengalami peningkatan 9,03 persen pada September 2022, dibanding Maret 2022 sebesar 9,01 persen.

Sumatera

Jumlah penduduk miskinnya ada 5,76 juta (21,86 persen) mengalami penurunan 9,47 persen pada September 2022 dibanding Maret 2022 9,49 persen.

Angka kemiskinan ekstrem di Ibu Kota DKI Jakarta mencapai 0,89 persen atau setara dengan 95.668 jiwa, dari total penduduk yang mencapai 10,7 juta orang pada Maret 2022. Angka ini meningkat 0,29 persen dari tahun 2021.

2 dari 4 halaman

Daerah Lain

Jumlah Penduduk Miskin di Jakarta Capai 362 Ribu Jiw — Aktivitas anak-anak di kawasan perkampungan kumuh Semper, Cilincing, Jakarta, Selasa (12/10/2021). Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta per September 2021 mencatat, jumlah penduduk miskin di Ibu Kota mencapai 362 ribu jiwa. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Bali dan Nusa Tenggara

Jumlah penduduk miskin ada 1,11 juta (7,98 persen) mengalami kenaikan 13,46 persen pada September 2022 dibanding Maret 2022 sebesar 13,35 persen.

Sulawesi

Jumlah penduduk miskinnya tercatat 2,03 juta (7,70 persen) mengalami peningkatan pada September 2022 sebesar 10,06 persen dibanding Maret 2022 sebesar 10,02 persen.

Maluku dan Papua

Jumlah penduduk miskin tercatat 1,54 juta (5,83 persen), mengalami kenaikan 20,10 persen pada September 2022 dibandingkan Maret 2022 yang hanya 19,89 persen.

Kalimantan

Jumlah penduduk miskin ada 1 juta orang (3,78 persen) mengalami kenaikan 0,08 persen pada September 2022 menjadi 5,90 persen dibanding Maret 2022 5,82 persen.

3 dari 4 halaman

Mampukah Target Kemiskinan Ekstrem 0 Persen Indonesia Tercapai?

FOTO: Pemerintah Targetkan Pengentasan Kemiskinan di 2022 — Warga melakukan aktivitas di daerah kumuh kawasan Jakarta, Kamis (13/1/2022). Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, dari 147 kabupaten/kota wilayah pesisir ada 1,3 juta masyarakat miskin ekstrem yang jadi target pengentasan. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Pengamat sosial, Rissalwan Habdy Lubis angkat bicara terkait kemiskinan ekstrem di Indonesia. Untuk mencapai target angka kemiskinan ekstrem 0 persen di tahun 2024 dibutuhkan upaya yang luar biasa.

"Untuk mencapai target angka kemiskinan ekstrem 0 persen di tahun 2024 saya kira memang memerlukan upaya ekstra ordinary," kata Rissalwan kepada Liputan6.com, Selasa (21/2/2023).

Menurutnya upaya yang harus dilakukan Pemerintah adalah penguatan data pensasaran atau penghapusan kemiskinan ekstrem.

Lantaran sampai saat ini belum semua daerah memanfaatkan data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) untuk pensasaran program-program, khususnya untuk kelompok masyarakat miskin ekstrem.

Hal itu sejalan dengan pernyataan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Margo Yuwono, sulitnya tercapai target penghapusan kemiskinan ekstrem karena data tata kelola penanggulangan kemiskinan belum tersinkronisasi dengan baik dengan perbaikan data. Perbaikan data menjadi hal yang penting untuk memastikan program yang dibuat pemerintah tepat sasaran.

Lebih lanjut, Rissalwan menyarankan rencana jangka pendek dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem diperlukan bantuan sosial yang bersifat sementara. Namun untuk jangka panjang, perlu dikembangkan skema program pemberdayaan ekonomi berbasis keluarga dan komunitas.

"Serta memperkuat fundamen ekonomi makro, sehingga angka kemiskinan dengan sendirinya akan berkurang," ujarnya.

sulitnya tercapai target tersebut karena data tata kelola penanggulangan kemiskinan belum tersinkronisasi dengan baik dengan perbaikan data. Perbaikan data menjadi hal yang penting untuk memastikan program yang dibuat pemerintah tepat sasaran.

Sebagai informasi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) kemiskinan ekstrem ada di 212 kabupaten dan kota yang menjadi prioritas pemerintah 2022. Pada 2021 tingkat kemiskinan ekstrem pada Maret sebesar 3,61 persen, kemudian menurun menjadi 2,76 persen di Maret 2022.

4 dari 4 halaman

Memahami Arti Kemiskinan Ekstrem, Jadi Momok Indonesia Sejak Era Soekarno

Presiden Joko Widodo (Jokowi) target menghapus angka kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen saat masa tugasnya berakhir pada 2024. Hal itu diutarakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati setelah mengikuti rapat terbatas bersama Jokowi, Senin (20/2/2023).

Dalam Ratas tersebut, Sri Mulyani mengutarakan, Jokowi mengarahkan jajarannya untuk fokus dalam program jangka sangat pendek hingga tahun terakhir masa kabinetnya di tahun depan.

Adapun program pertama yang jadi komitmen Jokowi di 2024, yakni memberantas angka kemiskinan ekstrem yang menurut data terakhir berada di kisaran 2,04 persen.

Sri Mulyani menyebut, pemerintah bakal mengalokasikan fokus anggaran untuk menunaikan misi tersebut pada 2023 dan 2024.

"Penurunan kemiskinan ekstrem akan diupayakan pada tahun 2024. Ini berarti, keseluruhan total kemiskinan akan menurun, juga kebutuhan pendanaannya akan dilakukan prioritas untuk tahun ini dan tahun depan," kata Sri Mulyani.

Penurunan Stunting

Di sisi lain, Sang Bendahara Negara menambahkan, pemerintah juga perlu meningkatkan alokasi dalam rangka penurunan stunting sesuai arahan Jokowi kepada kepala daerah sebesar 3 persen.

"Ini tentu akan menimbulkan implikasi daripada anggaran tahun ini dan tahun depan," imbuh Sri Mulyani.

"Jadi kemiskinan ekstrem yang harus 0 persen pada 2024 dan kemiskinan headline di 6,5-7,5 persen. Sedangkan untuk stunting diharapkan turun ke 3,8 persen. Ini berarti perlu effort tambahan yang keras dan alokasi anggaran untuk tahun ini dan tahun depan," tuturnya.