Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan negara telah membelanjakan Rp860 miliar untuk program prioritas ketahanan pangan.
Dana tersebut disalurkan melalui Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selama bulan Januari 2023.
Baca Juga
“Ketahanan pangan sudah terbelanjakan hampir Rp1 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, Rabu (22/2).
Advertisement
Dia menjelaskan alokasi anggaran ketahanan pangan digunakan untuk menekan kenaikan harga pangan di tingkat masyarakat. Utamanya untuk mencegah kenaikan harga beras.
“Alokasi ketahanan pangan ini untuk menangani harga pangan dan harga beras agar bisa lebih stabil lagi,” kata dia.
Sri Mulyani menjelaskan Kementerian PUPR telah menyerap Rp630,8 miliar. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan bendungan dan irigasi.
Sementara itu, Kementan telah membelanjakan Rp125,4 miliar dan KKP sebesar Rp99,4 miliar. Penyerapan anggaran tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan teknis di kementerian/lembaga.
Anggaran APBN
Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah menyediakan dana Rp104,2 triliun untuk menjaga ketahanan pangan nasional tahun ini. Dana tersebut pun tersebar dalam anggaran di kementerian/lembaga dan berbagai instansi yang mendapatkan jatah APBN dari negara.
“Anggaran ketahanan pangan ada Rp104,2 triliun yang ada di kementerian/lembaga dan non kementerian/lembaga,” kata Airlangga di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (20/2).
Airlangga mengatakan dana tersebut akan digunakan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan dan perekonomian nasional yang masih dalam masa pemulihan. Apalagi dalam waktu dekat, akan ada momentum bulan puasa dan hari lebaran yang berdasarkan historisnya mengalami kenaikan inflasi.
“Ini momentum pemulihan ekonomi nasional dan inflasi yang terjaga diharapkan menjadi pondasi ekonomi di tahun 2023,” kata dia.
Cek Pasar Wonokromo, Jokowi: Beras Melimpah, Harga di Bawah Rp 9.000 per Kg
Presiden Jokowi meninjau Pasar Wonokromo di Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, guna mengecek stok dan harga bahan pangan, seperti beras, minyak goreng, dan telur.
Menurut Jokowi, harga beras di pasaran sudah cukup baik dengan kisaran Rp9.000 per kilogram. Hal itu berarti operasi pasar yang dijalankan Perum Bulog untuk menstabilkan harga beras sudah berjalan
"Saya ingin mengecek barang yang sangat penting yang namanya beras. Apakah operasi dari Bulog sudah sampai ke warung, ke pasar-pasar. Saya lihat sudah dan harganya baik, tadi Rp44.000 untuk lima kilo (gram). Artinya, harga di bawah Rp9.000. Tadi kita lihat semua warung ada semuanya dan melimpah di sini," kata Presiden Jokowi dikutip dari Antara, Sabtu (18/2/2023).
Presiden Jokowi mengatakan bahwa sejumlah daerah sudah memasuki masa panen raya, yakni pada akhir Februari hingga awal Maret.
Stok BerasDengan panen tersebut, Presiden berharap stok beras semakin melimpah yang kemudian dapat berpengaruh terhadap harga beras di pasaran.
Kepala Negara memperkirakan luas panen nasional pada Februari 2023 mencapai 1 juta hektare, sedangkan pada Maret mencapai 1,9 juta hektare.
"Kira-kira itu sehingga kalau produksi dari petani, dari panen ada, artinya stok melimpah. Kalau stok melimpah permintaan tetap, artinya harga akan secara otomatis akan turun," kata dia.
Advertisement
Minyak Goreng
Presiden juga meninjau harga bahan pangan lain, seperti minyak goreng dengan harga rata-rata Rp14.000 per liter. Kemudian, telur dan bawang merah juga turun meskipun tidak signifikan.
Kepala Negara berharap stabilitas harga pangan di daerah dapat terus dipertahankan, sehingga inflasi baik di daerah maupun nasional secara keseluruhan dapat dikendalikan dengan baik.
"Jangan sampai nanti kayak beras, sebulan yang lalu mengerek inflasi yang sangat tinggi di seluruh Tanah Air, bukan hanya di Jawa Timur saja, tapi sekarang sejak lima hari yang lalu karena operasi beras dari Bulog sudah mulai turun, meskipun belum semua daerah," katanya.