Kebijakan Harga Beras Badan Pangan Nasional Disebut Rugikan Petani

Liputan6.com, Jakarta Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengeluarkan surat edaran terkait harga batas atas pembelian gabah atau beras. Melalui surat edaran No.47/TS.03.03/K/02/2023, Bapanas menetapkan batas atas harga pembelian gabah dan beras untuk mengendalikan laju harga beras/gabah.

Namun, Serikat Petani Indonesia (SPI) menyesalkan kebijakan yang dibuat oleh Bapanas tersebut.

Ketua Umum SPI Henry Saragih menyampaikan, Bapanas tidak melibatkan organisasi petani dalam perumusan kebijakan. Kesepakatan ini menjadi tidak representatif, karena tidak ada perwakilan dari petani, bahkan dari Kementerian Pertanian pun tidak dilibatkan.

"Sebaliknya, Bapanas justru melibatkan korporasi pangan, seperti Wilmar Padi. Keterlibatan dalam menentukan batas atas harga menjadi ruang bagi korporasi pangan skala besar untuk dapat membeli gabah dari petani dengan harga murah, lalu memprosesnya (mengolah dan mendistribusikannya) dengan standar premium dan harga yang premium atau harga tinggi," ujarnya dalam pernyataan tertulis, Rabu (22/2/2023).

Henry melanjutkan, disepakatinya harga bawah Rp 4.200 per kg dan harga batas atas Rp 4.550 per kg ini akan merugikan petani, lantaran dianggap abai terhadap fakta-fakta terjadi peningkatan biaya produksi dan modal yang ditanggung petani.

Harga Pupuk Naik

Contohnya, kenaikan harga pupuk, kenaikan sewa tanah, kenaikan biaya upah pekerja bagi petani yang tidak mengusahakan sawahnya sendiri.

Sebelumnya, SPI sudah mengusulkan revisi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang terakhir direvisi pada 2020, lantaran sudah tidak sesuai lagi dengan biaya yang ditanggung oleh petani.

"Hal ini menjadi penting karena saat ini tengah memasuki masa panen raya. Sehingga penetapan harga yang layak menjadi sangat krusial," tegasnya.