Indonesia Masuk Daftar Negara Paling Rentan Perubahan Iklim

XDI juga menemukan, lebih dari separuh provinsi dalam lima puluh kota di dunia yang rentan berada di China, yang telah mengalami peningkatan investasi manufaktur dan infrastruktur di wilayah yang sudah terancam oleh perubahan iklim.

Hampir setengah dari semua negara bagian AS berada di atas 5 persen dari yang paling berisiko di dunia.

China, India, dan AS secara kolektif mencakup lebih dari setengah negara bagian dan provinsi di 100 wilayah global teratas, menurut XDI.

Negara ekonomi besar dan maju lainnya yang termasuk dalam 100 wilayah rentan perubahan iklim termasuk Buenos Aires, Argentina, São Paulo, Brasil, Beijing di China dan Mumbai di India.

Sebagian besar kerusakan terkait iklim yang diproyeksikan berasal dari banjir yang dikombinasikan dengan genangan pesisir, kata laporan XDI, tetapi risiko lain termasuk cuaca panas ekstrem, kebakaran hutan, pergerakan tanah terkait kekeringan, angin ekstrem, dan pencairan es.

"Karena infrastruktur yang dibangun secara ekstensif umumnya tumpang tindih dengan aktivitas ekonomi tingkat tinggi dan nilai modal, risiko fisik perubahan iklim harus dipahami dan dihargai dengan tepat," kata Kepala Eksekutif XDI Rohan Hamden.

"Sangat penting bagi perusahaan, pemerintah, dan investor untuk memahami implikasi keuangan dan ekonomi dari risiko iklim fisik dan menimbang risiko ini dalam pengambilan keputusan mereka sebelum biaya ini meningkat melampaui titik kritis keuangan," tambahnya.

Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat rentan terdampak perubahan iklim. Risiko yang dihadapi Indonesia dari perubahan iklim ini sangat nyata dan harus mitigasi dengan serius. 

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Victor Gustaaf Manoppo menyampaikan, dampak perubahan iklim sudah terlihat di Indonesia. terjadi tren kenaikan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) nasional sekitar 4,3 persen per tahun.

Selain itu tren kenaikan suhu sekitar 0,03 derajat celcius per tahun dan kenaikan permukaan laut 0,8 hingga 1,2 c per tahun. Sementara sekitar 65 persen penduduk tinggal di wilayah pesisir.

Dia menjelaskan risiko yang ditimbulkan dari perubahan iklim tersebut antara lain, kelangkaan air, kerusakan ekosistem lahan, kerusakan ekosistem lautan, penurunan kualitas kesehatan dan kelangkaan pangan.

"Jika hal tersebut tidak di mitigasi, maka yang terjadi adalah perubahan iklim dapat meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi, potensi kerugian ekonomi Indonesia dapat mencapai 0,66 persen hingga 3,45 persen dari total produk domestik bruto (PDB) pada 2030," ujar Victor dalam workshop strategi blue carbon Indonesia untuk pencapaian target nationally determined contribution (NDC) dan implementasi nilai ekonomi karbon (NEK), Jakarta Selasa, (24/1/2023).

KKP memegang dua mandat dalam pengendalian perubahan iklim. Pertama sebagai penanggung jawab isu ocean dan climate Indonesia untuk konvensi iklim. Kedua sebagai pelaksana mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di sektor keluatan.

"Sebagai target ke depan KKP akan memasukan sektor karbon biru ke sektor kelautan di dalam dokumen NDC kedua di 2023 dan implementasi nilai ekonomi karbon untuk karbon biru khususnya lamun," jelasnya.