BRIN Ingin BPJS Kesehatan Bisa Cover Terapi Nuklir Penderita Kanker

Liputan6.com, Jakarta - Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) menyiapkan sejumlah rencana dengan bekal modal anggaran 2023 yang di angka Rp 6,4-7 triliun. Salah satunya, riset lebih lanjut untuk terapi nuklir bagi penderita kanker tiroid, sehingga biayanya lebih terjangkau dan bisa di-cover BPJS Kesehatan.

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengatakan, dirinya telah berbicara dengan Menteri Kesehatan, bahwa Indonesia saat ini masih sangat kekurangan fasilitas terapi proton memanfaatkan teknologi nuklir sebagai terapi medis berbasis iradiasi dengan harga lebih terjangkau bagi penderita kanker.

",Itu kan mahal banget. Hanya orang yang mampu saja ke luar negeri. Ini harus kita pastikan, kita ingin menyediakan. Kalau kami yang menyediakan jadi murah, karena kita punya lahannya," ujar Handoko di Kantor BRIN, Jakarta, Jumat (24/2/2023).

Handoko percaya BRIN bisa menginisiasinya, lantaran Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) punya Kawasan Nuklir Pasar Jumat (KNPJ), yang bisa dimanfaatkan sebagai fasilitas medis seperti klinik PCR.

Fasilitas itu bersifat sharing resources dan terbuka untuk para penderita kanker. Tujuannya, agar setiap rumah sakit tidak perlu punya fasilitas proton terapi yang harganya bisa mencapai Rp 1 triliun.

"Kita ingin bikin kasus proton terapi bisa sampai Rp 50 juta. Sehingga bisa masuk BPJS, sehingga lebih banyak masyarakat Indonesia bisa mengakses itu, dan otomatis terselamatkan," sebut dia.

Selain terapi nuklir, ia melanjutkan, BRIN juga telah mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan riset terkait pangan selama 2 tahun hingga 2024.

"Memang kita punya modalitas besar sebagai negara tropis. Itu sebabnya kita besar-besaran investasi untuk life scientist. Meskipun kita tidak menganaktirikan hard science, itu akan mulai tahun depan," imbuhnya.

Berbekal anggaran Rp 7 triliun, BRIN juga ingin membeli satelit penginderaan jauh. Supaya, Handoko menambahkan, pemerintah lebih mudah melakukan pemantauan dan mitigasi bencana hingga ke pelosok negeri.

"Jadi kita sangat tergantung pada satelit jarak jauh untuk lihat bencana, kebakaran hutan, ngecek kalau ada tumpahan minyak, kemudian ada pencurian ikan oleh kapal asing dan sebagainya. Itu semua citra satelit. Sekarang ini kita beli, melalui BRIN itu untuk semua kementerian/lembaga dan pemda," tuturnya.