Bebaskan Lahan Tol Solo-Kulonprogo, Sri Mulyani Gelontorkan Rp 5,9 Triliun

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Keuangan menggelontorkan anggaran sebesar Rp 5,9 triliun untuk pembebasan lahan tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo yang saat ini sedang dalam tahap pengerjaan.

"Selain kami tadi mengeluarkan Rp 5,90 triliun dari sisi pembebasan lahan, kami juga memberikan dukungan APBN melalui penyertaan modal negara dari APBN ke BUMN Adi karya, yaitu sebesar Rp1,40 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada acara kunjungan kerja dan inspeksi Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo di Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dikutip dari Antara, Senin (27/2/2023).

Tol Solo-Yogyakarta Dibuka Juli 2024, Tapi Baru sampai Klaten

Ia mengatakan hal tersebut sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo yakni harus fokus kepada penyelesaian proyek strategis nasional.

"Jadi dalam hal ini Adi Karya mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp1,40 triliun, harus ada kontrak kinerja mengenai proyek di mana lokasinya dan berapa anggarannya sehingga kami bersama Kementerian BUMN bisa melakukan monitoring," katanya.

Proyek Strategis Nasional

Terkait hal itu, pihaknya melihat adanya kemajuan proyek strategis nasional.

"Kami semuanya melihat bagaimana proyek-proyek strategis nasional memberikan pengaruh yang luar biasa kepada masyarakat, dari yang mulai langsung tadi ganti untung maupun dari sisi dampak proyek strategis nasional terhadap kegiatan ekonomi yang jauh lebih besar," katanya.

Ia mengatakan Kementerian Keuangan sebagai pengelola APBN memiliki komitmen untuk terus mendukung percepatan penyelesaian proyek strategis nasional yang memiliki peran sangat penting bagi masyarakat bagi kesejahteraan dan juga bagi perekonomian.

"APBN dalam hal ini membantu penyelesaian proyek-proyek strategis nasional melalui dukungan anggaran yang sangat nyata, salah satunya yang tadi dilihat adalah dukungan dalam bentuk pengadaan lahan yang dilakukan oleh Badan Layanan Umum di bawah kementerian keuangan yaitu LMAN, Lembaga Manajemen Aset Negara," kata Sri Mulyani.

Uang miliaran rupiah diterima sebagian warga Klaten Jawa Tengah sebagai pengganti karena lahannya terkena dampak proyek jalan tol Solo-Yogyakarta.

2 dari 4 halaman

Infrastruktur

Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Yogyakarta Internasional Airport (YIA) Kulon Progo sepanjang 96,57 km. — Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Bandara Kulon Progo sepanjang 96,57 km. Foto: PUPR

Ia mengatakan infrastruktur adalah urat nadi dari sebuah perekonomian yang menentukan daya kompetisi, produktivitas, dan kemajuan sebuah bangsa dan perekonomian.

"Oleh karena itu, kami akan terus memberikan dukungan terhadap berbagai program-program dan proyek strategis nasional yang memang sudah ditetapkan sebagai proyek strategis," katanya.

Ia mengatakan saat ini di seluruh Indonesia ada sebanyak 106 proyek strategis nasional yang nilainya dari pembebasan lahan saja mencapai Rp106,5 triliun.

"Ini menggunakan anggaran pendapatan belanja negara. Saya berterima kasih kepada pemerintah daerah yang juga membantu luar biasa untuk bisa menyelesaikan terutama dari sisi pembebasan lahannya," katanya.

3 dari 4 halaman

Rp 3,4 Triliun Uang Ganti Rugi Proyek Tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo Cair

Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Bandara Kulon Progo sepanjang 96,57 km. Foto: PUPR

Hingga 20 Agustus 2022, realisasi pendanaan tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo telah mencapai Rp 3,40 triliun. Proyek ini pun termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) jalan tol dengan realisasi terbesar pada 2022.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, negara memberikan uang ganti rugi pembebasan tanah Tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo kepada pemilik tanah. Setelahnya, negara akan memulai proses pembangunan jalan tol.

"Dalam proses tersebut akan ada penyerapan tenaga kerja dan perekonomian bergerak. Ketika jalan tol sudah beroperasi, bisa digunakan oleh masyarakat yang melintas, meningkatkan konektivitas dan akhirnya seluruh masyarakat mendapatkan keuntungan dari pembangunan jalan tol ini," ujar Suahasil dalam keterangan tertulis, Jumat (26/8/2022).

Wamenkeu juga menyatakan apresiasi serta berterimakasih kepada masyarakat karena telah mendukung percepatan pembangunan dengan menyerahkan tanah kepemilikan untuk digunakan pembangunan jalan tol yang diharapkan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

Begitu juga kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk kementerian/lembaga, unsur pemerintah daerah, maupun Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) terkait atas sinergi dan kolaborasi dalam percepatan pembangunan infrastruktur.

"Saya berpesan agar proses pembayaran hak ganti untung kepada warga dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien serta uang tersebut dapat dipergunakan dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," imbuhnya.

Ruas jalan tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo yang memiliki panjang 96,57 km merupakan jalan tol pertama di Daerah Istimewa Yogyakarta.

4 dari 4 halaman

Danai 2 PSN Lain

Pemudik Mulai Padati Tol Trans Jawa — Kendaraan pemudik melintasi ruas Tol Semarang-Solo-Kertosono di kawasan Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah, Sabtu (8/6/2019). Kepadatan arus balik Lebaran 2019 mulai terlihat di tol Trans Jawa, tepatnya di Tol Semarang-Solo-Kertosono arah Jakarta. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Tidak hanya ruas tol tersebut, LMAN juga turut mendanai pembebasan tanah di 2 PSN lain di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni jalan tol Yogyakarta-Bawen dan Jalur Kereta Api Bandara Yogyakarta International Airport yang terbentang dari Kulonprogo ke Kota Yogyakarta.

Pendanaan pembebasan tanah dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Hingga Agustus 2022, LMAN telah mendanai 104 PSN dengan nilai mencapai Rp 97,36 triliun.

Sektor jalan tol menjadi sektor infrastruktur dengan penyerapan pendanaan tanah tertinggi yang mencapai Rp 82,97 triliun atau 85,2 persen dari total portofolio pendanaan tanah LMAN.

Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi mengatakan, pembayaran dan pembangunan ini merupakan wujud dari komitmen pemerintah terhadap kemakmuran dan kemajuan bangsa dan negara.

"Pembayaran itu semua dari rakyat dari pajak dan kembali digunakan untuk manfaat bagi rakyat," ungkapnya.