Rafael Alun Trisambodo Mengundurkan Diri, Pengamat Sebut Sebaiknya Ditolak

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat Perpajakan sekaligus Dosen Universitas Pelita Harapan, Ronny Bako menilai, rencana pengunduran diri Rafael Alun Trisambodo ditolak sebagai aparatur sipil negara (ASN) untuk dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Adapun pengunduran diri Rafael Alun Trisambodo sebagai Kepala Bagian Umum Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Jakarta Selatan buntut dari kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan sang anak Mario Dandy Satriyo (20) terhadap David Latumahina di Pesanggarahan, Jakarta Selatan.

Penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satriyo tersebut telah menjadi sorotan publik. Warganet menyoroti gaya hidup mewah Mario yang memamerkan barang mewah dan harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang mencapai Rp 56 miliar yang dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Padahal ia hanya menjabat Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Jakarta Selatan II Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.  

Ramainya kasus penganiayaan Mario dan harta jumbo Rafael Alun Trisambodo di media sosial turut menyita perhatian Kementerian Keuangan termasuk Sri Mulyani, Menteri Keuangan (menkeu).

Sri Mulyani pun mencopot Rafael Alun Trisambodo dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Wilayah Jakarta Selatan II Ditjen Pajak Kementerian Keuangan setelah anaknya Mario Dandy melakukan penganiayaan terhadap David.

Seiring hal tersebut, Rafael Alun Trisambodo menyampaikan surat terbuka berisi pengunduran dirinya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Ditjen Pajak dan permintaan maaf atas perbuatan yang dilakukan anaknya.

Ronny menilai, pemerintah sebaiknya menolak pengunduran diri hingga kasus tersebut masuk ke ranah pengadilan.

"Berita yang ada merupakan fakta hukum yang tidak dapat dihindari, maka tidak heran bapaknya Mario (Rafael Alun Trisambodo-red) mengajukan pensiun dini sebagai PNS. Sebaiknya pemerintah menolak pensiun dini tersebut, sampai kasus ini masuk ke ranah pengadilan,” ujar dia saat dihubungi Liputan6.com. ditulis Selasa (28/2/2023).

Ronny juga menyoroti kelemahan di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen Kemenkeu). Hal ini menurut dia karena tidak menindaklanjuti laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Di sisi lain ada kelemahan di Itjen Kementerian Keuangan karena tidak menindaklanjuti laporan PPATK dan KPK, ini juga catatan tersendiri ada kelalaian dari Itjen Kemenkeu. Copot dulu yang bersangkutan untuk memudahkan pemeriksaaan asal usul harta yang bersangkutan. Data dari PPATK merupakan data valid. Setelah itu lakukan pemeriksaaan sebelum di bawah ke polisi dan kejaksaan untuk eksekusinya,” ujar dia.

Dikutip dari Kanal News Liputan6.com, Menko Polhukam Mahfud Md menyebut Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah menemukan adanya transaksi keuangan mencurigakan dalam rekening pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo, ayah dari Mario Dandy Satrio. Mahfud menuturkan, PPATK sudah mengirim laporan mencurigakan tersebut sejak 2012.

Seiring terkuaknya harta jumbo Rafael, Ronny berharap pemerintah harus tanggap mengenal hal tersebut. Ia mengusulkan seluruh LHKPN Pegawai Ditjen Pajak kembali ditelaah oleh KPK.

Selain itu, Ronny juga menilai, Ditjen Pajak memiliki tantangan independensi. Oleh karena itu, Ronny menuturkan, Ditjen Pajak seharusnya menjadi lembaga negara di bawah presiden.

“Seperti di luar negeri, lembaga penerimaan negara perpajakan, mirip IRS di USA,” ujar dia.