Manufaktur Menggeliat, Indeks Kepercayaan Industri Naik 4 Bulan Beruntun

IKI juga menggambarkan optimisme berusaha para pelaku usaha dalam enam bulan ke depan (Maret-Agustus 2023). Febri menjelaskan, sebanyak 89,2 persen pelaku usaha menyatakan optimis dan stabil terhadap kondisi usaha industri selama enam bulan ke depan. Angka ini konsisten meningkat dari sejak November 2022.

Optimisme pelaku usaha bahwa kondisi pasar akan membaik didukung oleh kebijakan pemerintah pusat yang lebih baik, meski perekonomian global pada 2023 diperkirakan mengalami perlambatan.

Seiring meningkatnya optimisme pelaku usaha, persentase pesimisme pelaku usaha mengalami penurunan dari 13,60% pada Januari 2023 menjadi 10,81 persen pada Februari 2023.

Jika dilihat secara subsektornya, Febri menjelaskan hampir seluruh subsektor binaan Industri Agro mengalami ekspansi, kecuali industri kayu dan industri furnitur. Bahkan, Industri makanan dan minuman mengalami kenaikan yang signifikan. 

“Salah satu faktor pendukung kenaikan IKI pada sektor Industri Agro adalah aktivitas ekonomi yang sudah berjalan normal setelah pandemi. Kinerja industri makanan dan minuman mulai meningkat, dan optimisme pelaku usaha sangat bagus. Apalagi akan segera menyiapkan bulan Ramadan. Di samping itu, industri mamin juga sudah mulai merasakan pesanan dari pesta demokrasi, selain industri percetakan,” ujar Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika.

Putu menuturkan, meskipun industri kayu dan furnitur mengalami kontraksi, tetapi mengalami kenaikan nilai IKI. “Sebagian besar adalah produk ekspor dengan didominasi negara tujuan Amerika dan Eropa yang pertumbuhan ekonominya sedang melambat. Berkaitan dengan hal itu, importir masih bersikap wait and see,” jelasnya.

Hal ini sesuai dengan analisis IKI, yang menunjukkan 78 persen perusahaan menyatakan pesanan barunya menurun karena faktor pesanan luar negeri, dan 37 persen karena pesanan domestik. Selain itu, faktor kesulitan bahan baku, khususnya kayu besar dan rotan yang semakin berkurang dan langka juga menjadi kendala pengembangan subsektor industri ini.

“Karena itu, kami mendorong diversifikasi negara tujuan ekspor furnitur, di antaranya ke India, Timur Tengah, China, serta ASEAN. Dengan peralihan tujuan ekspor, Pemerintah juga mendorong pasar dalam negeri dengan memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri, baik untuk perkantoran maupun sekolah,” papar Putu. 

Di sektor lain, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Yan Sibarang menjelaskan kontraksi yang terjadi pada subsektor jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan terkait erat dengan belum banyaknya pesanan yang terjadi di awal tahun pada subsektor permesinan.

Sementara itu, untuk subsektor industri tekstil, pakaian jadi dan alas kaki yang mengalami kontraksi akibat kondisi stagnasi ekonomi dan inflasi di negara mitra utama ekspor, Direktur Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki, Adie Rochmanto Pandiangan menjelaskan pihaknya berupaya melakukan perluasan pasar luar negeri, dengan percepatan pelaksanaan perjanjian IEU-CEPA.

Selain itu, dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terkait masalah impor ilegal dan peningkatan pengawasan barang impor sampai ke pelabuhan terkecil, penyusunan lartas untuk produk TPT, serta mengusulkan penambahan pasal kewajiban pelaku usaha mencantumkan nomor registrasi barang K3L dan NPB atau SNI pada tampilan perdagangan elektroniknya untuk produk TPT dan Alas Kaki yang dikenakan kewajiban Peraturan Menteri Perdagangan 26/2021. 

“Kemenperin juga berupaya melaksanakan kembali Program Restrukturisasi mesin/peralatan tahun 2023, dan pemberian intensif bahan baku industri TPT”, papar Adie.

Terkait dengan subsektor pengolahan lainnya yang juga mengalami kontraksi, Direktur Industri Aneka dan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, dan Kerajinan, Ni Nyoman Ambareny, menyampaikan bahwa Kemenperin mengupayakan kerjasama pasar ekspor dengan ITPC untuk perluasan pasar ke China, India, ASEAN, serta melakukan promosi baik di dalam negeri dan luar negeri.

Menurutnya, industri pengolahan lainnya menghasilkan produk hilir, seperti industri perhiasan, alat musik, mainan, serta rambut dan bulu mata palsu, yang tergantung pada daya beli masyarakat.

Sehingga upaya yang dilakukan Kemenperin adalah dengan mendukung pameran untuk menstimulasi pembelian. Sedangkan untuk industri perhiasan, kondisi saat ini terjadi penurunan daya beli akibat kenaikan harga emas.

“Untuk industri yang mengalami serangan impor yang besar seperti industri mainan, Kemenperin berupaya dengan menggalakkan SNI wajib,” jelas Ambar.