Sri Mulyani Ucapkan Ulang Tahun ke PT PII: Selamat Atas Capaian, Semoga Makin Kreatif

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan bahwa total investasi untuk Jalan Tol Solo - Yogyakarta - NYIA Kulonprogo mencapai sebesar Rp. 27,48 triliun.

Biaya pembebasan lahannya sendiri mencapai Rp. 5,902 triliun yang bersumber dari APBN.

Sebagai informasi, Kementerian PUPR bersama badan usaha jalan tol (BUJT) tengah melaksanakan proyek strategis nasional (PSN) Jalan Tol Solo - Yogyakarta - NYIA Kulonprogo. 

Proyek itu bertujuan meningkatkan konektivitas dan mengurai kemacetan di Jawa Tengah dan Yogyakarta.

"Masyarakat yang tanahnya dibebaskan mendapat ganti untung sesuai hasil negosiasi sehingga masyarakat tetap mendapatkan keuntungan, demi proyek nasional yang dampaknya pasti akan lebih besar bagi perekonomian masyarakat di wilayah tersebut." kata Sri Mulyani, dikutip dari rilis pers Kementerian PUPR, Selasa (28/2/2023).

Dalam keterangan terpisah melalui unggahan di laman Instagram resminya, Menkeu juga membeberkan biaya yang dikeluarkan APBN melalui Lembaga Manajemen Aset Negara untuk pembebasan tanah rakyat.

APBN #UangKita, uang pajak anda menghasilkan infrastruktur startegis yang mendorong ekonomi dan kesejahteraan rakyat," tulis Sri Mulyani dalam unggahan akun Instagram pribadinya @smindrawati. 

"Pembebasan tanah rakyat dibayar APBN melalui LMAN @blu.lman - sebesar Rp. 5,902 T yang menguntungkan masyarakat," terangnya.

Salah satu warga yang mendapat uang ganti tersebut adalah Pak Taufan dan Bu Retno, mereka mendapat uang ganti untung Rp 3,3 milyar dan Rp 2,4 milyar dari pembebasan tanahnya.

"Dana tersebut dibelikan sawah dan membangun rumah kos. Dengan demikian terus produktif dan bermanfaat," ungkap Sri Mulyani.

 

 

 

View this post on Instagram

A post shared by Sri Mulyani Indrawati (@smindrawati)

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa kebijakan automatic adjustment atau pencadangan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang diblokir sementara pada Pagu Belanja K/L tahun anggaran 2023 sebesar 5 persen adalah untuk menghadapi kondisi ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik.

"Dalam situasi yang tidak pasti, tolong cadangkan dari belanja yang sudah kita alokasikan. Cadangkan itu artinya 95 persen Bapak dan Ibu sekalian tetap menggunakan anggaran yang sudah dialokasikan. Semua prioritas yang paling penting tetap jalan. Coba cadangkan 5 persen yang dianggap tidak prioritas," kata Sri Mulyani, dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan, Rabu (1/3/2023).

Dengan demikian, Menkeu menghimbau masing-masing Kementerian/Lembaga untuk memprioritaskan belanja yang benar-benar penting sehingga tetap dapat mencapai sasaran strategis dan program dari masing-masing K/L.

"Setiap Kementerian/Lembaga tahu persis belanja mereka, bukan kami yang menentukan. Kita memberikan amplopnya besar itu dan kemudian beliau-beliau yang harus mengelolanya," jelasnya.

Di sisi lain, belanja Kementerian/Lembaga hingga akhir tahun tidak menyentuh angka 100 persen, anggaran rata-rata sebesar 94 hingga 95 persen.

Sehingga, pencadangan 5 persen tersebut tidak memengaruhi kinerja dan tetap bisa mencapai target pembangunan dari masing-masing K/L, ungkap Sri Mulyani.

"Biasanya belanjanya juga enggak sampai 100 persen. Yang paling hebat itu biasanya bisa 98 persen. Rata-rata mereka di 94 persen hingga 95 persen. So actually, saya itu sebetulnya mengatakan 5 persen yang sering enggak kepakai itu saya bintangin ya Bu, Pak. You can do semua programnya," bebernya.

Sri Mulyani menjelaskan, pencadangan ini penting dilakukan untuk menghadapi berbagai gejolak dan ketidakpastian yang masih akan muncul.

Salah satu contoh, adalah saat pandemi, APBN menyangga dan mengabsorb berbagai guncangan yang muncul.

"APBN meredam shock. Karena kalau kita enggak punya APBN yang kuat, shock yang tadi jatuh penerimaan dan kita ikut jatuh dari sisi belanja, ekonominya bakalan nyungsepnya dalam banget. Jadi kita mengabsorbs shock yang luar biasa besar ini," kata Sri Mulyani.

Selain itu, volatilitas juga dapat dilihat dari harga batu bara dan crude palm oil (CPO). 

Tahun lalu, harga batu bara melonjak hingga USD400 per ton, saat ini sudah berada di kisaran USD 200 per ton. Sementara, CPO juga telah mengalami penurunan menjadi USD 900 per ton. Selain itu, harga minyak juga pernah mengalami kenaikan sehingga subsidi energi naiknya luar biasa dari Rp 150 triliun menjadi sekitar Rp 550 triliun.

"Kalau kita enggak redam, rakyat harus membayar harga minyak tiga kali lipat. Ekonomi pasti nyungsep. Itu subsidi dinikmati seluruh rakyat Indonesia sehingga ekonomi kita bisa tumbuh dari pajak juga. Jadi, tolong cadangkan dari belanja yang sudah kita alokasikan," Sri Mulyani memperingatkan.