Sri Mulyani Bertemu Menkeu AS Janet Yellen di India, Bahas Ini

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama US Treasury Secretary (Menkeu Amerika Serikat) Janet Yellen di sela pertemuan KTT G20 Bali.

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali membagikan momen kunjungannya ke Bangalore, India saat menghadiri pertemuan tingkat menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara G20.

Kali ini, Sri Mulyani memamerkan pengalamannya bertemu Menteri Keuangan Amerika Serikat, Janet Yellen.

November 2024, APBN KiTa Defisit 1,81 Persen

"Pertemuan bilateral saya dengan HE Janet Yellen, US Secretary of Treasury. Menteri Keuangan Perempuan Pertama Amerika Serikat. Secretary Yellen memuji penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia 2022 yang sangat sukses," tulis Sri Mulyani dalam akun Instagram pribadinya @smindrawati, dikutip Kamis (1/3/2023).

Sri Mulyani mengungkapkan, pembahasan dalam pertemuan tersebut diawali dengan perkembangan ekonomi terkini di AS dan Indonesia.

Menkeu Yellen menjelaskan perkembangan ekonomi Amerika Serikat dan pasar tenaga kerja yang masih kuat, sementara inflasi sudah mulai menurun.

"Secretary Yellen juga menyampaikan kebijakan ekonomi Amerika Serikat, langkah dalam menyikapi perang di Ukraina yang sudah berlangsung satu tahun, termasuk penerapan Price Cap terhadap ekspor minyak Rusia," ungkap Sri Mulyani.

Disebutkan, keduanya melihat perubahan geopolitik yang terjadi sangat cepat di dunia internasional dan perubahan iklim climate change sangat mempengaruhi kondisi ekonomi global dan pemulihan ekonomi.

"Kami membahas mekanisme dukungan Keuangan Internasional untuk membantu negara melakukan transisi energi dan tindak lanjut Just Energy Transition (JETPI) sebesar $20 milyar yang diumumkan untuk Indonesia pada G20 Summit di Bali," sambungnya.

"Kami juga membahas bagaimana G20 dapat segera membantu negara-negara Afrika dan negara emerging yang tengah menghadapi krisis utang," tambah Menkeu.

Juga dibicarakan mengenai keberlanjutan potensi pemanfaatan Pandemic Fund (USD 1,5 milyar) yang berhasil dibentuk di masa Presidensi G20 Indonesia - untuk tetap perlu ditindalanjuti mengingat masa pandemi Covid-19 mulai berakhir.

"Saya mengusulkan agar pandemic fund dapat membantu setiap negara untuk mereformasi sistem kesehatannya selain Pelayanan kesehatan pokok seperti mendukung fasilitas kesehatan mendeteksi wabah di masa mendatang," tutup Menkeu.

View this post on Instagram

A post shared by Sri Mulyani Indrawati (@smindrawati)

Kementerian Keuangan mengecam aksi penganiayaan yang dilakukan putra seorang pejabat eselon dua Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Jakarta Selatan. Kecaman bahkan langsung disampaikan sang Menteri, Sri Mulyani.

2 dari 3 halaman

Sri Mulyani Ketemu Sekjen OECD di India, Bahas Karbon hingga Kesejahteraan Dunia

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda tahun 2023, yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa, (17/1/2023).

Dalam perjalanannya ke Bengaluru, India, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berkesempatan bertemu Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Mathias Cormann.

Kunjungan Sri Mulyani ke India dalam agenda menghadiri pertemuan tingkat menteri keuangan negara anggota G20.

Melalui unggahan di laman Instagram pribadinya @smindrawati, Sri Mulyani memamerkan potret momen saat sedang berbincang dengan Sejken OECD.

"Bertemu Mathias Cormann, Sekretaris Jenderal @the_oecd," tulis Sri Mulyani di Instagram, dikutip Jumat (24/2/2023).

Sri Mulyani mengatakan, OECD bukan rekan baru bagi Indonesia. Keduanya memiliki misi yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan serta mengentaskan kemiskinan di dunia.

"Di sela-sela agenda G20 yang padat, saya dan Mr. Mathias berdiskusi berbagai hal, diantaranya ASEAN Indonesia 2023, Finance Track G20 2023, Inclusive Forum on Carbon Mitigation Approaches (IFCMA) hingga OECD Economic Survey of Indonesia 2023," ungkapnya.

Disebutkan juga bahwa, sebagai mitra, OECD telah banyak membantu Indonesia.

"Misalnya pada Presidensi G20 Indonesia 2022 lalu, OECD membantu begitu banyak agenda, khususnya di bidang perpajakan internasional- mulai G20 Ministerial Symposium on Tax and Development hingga G20 Infrastructure Investors Dialogue," beber Menkeu.

Pada keketuaan ASEAN (dan Co-chairmanship ASEAN+3) tahun ini, Indonesia mengusulkan tiga Strategic Thrusts dan juga tiga Priority Economic Deliverables (PED) yang dikembangkan bersama oleh Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK, Sri Mulyani mengungkapkan.

"Seluruhnya difokuskan untuk memastikan pemulihan dan pertumbuhan perekonomian di kawasan ASEAN yang stabil dan berkelanjutan," tuturnya.

"Semoga kerja sama antara Indonesia dan @the_oecd akan terus terjaga terutama dalam mengawal visi mewujudkan kesejahteraan dunia..! Setuju?," tutupnya.

3 dari 3 halaman

Bertemu Menkeu India, Sri Mulyani: Indonesia Dukung Prioritas G20 India

View this post on Instagram

A post shared by Sri Mulyani Indrawati (@smindrawati)

Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan perjalanan ke Bengaluru, India dalam agenda menghadiri pertemuan menteri keuangan negara anggota G20.

Pertemuan ini pun menjadi salah satu dari agenda presidensi India tahun ini untuk G20.

Melalui unggahan di laman Instagram pribadinya @smindrawati, Sri Mulyani membeberkan hasil pertemuannya dengan Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman.

"Bertemu dengan Sang Tuan Rumah, Menteri Keuangan India @nsitharaman," tulis Sri Mulyani di Instagram, dikutip Jumat (24/2/2023).

Menkeu mengatakan bahwa, setelah menyelesaikan tugas kepemimpinan sebagai Presidensi G20 tahun 2022 lalu, tugas Indonesia tidak lantas berakhir.

"Indonesia masih menjadi bagian dari Troika G20 bersama India selaku pemangku Presidensi G20 tahun ini dan juga Brazil yang akan memegang Presidensi G20 tahun 2024," ucapnya.

Sebagai Troika, Sri Mulyani menyatakan, Indonesia akan mendukung prioritas dari pelaksanaan G20 India, yaitu:

Memperkuat Bank Pembangunan Multilateral (MDB) untuk mengatasi tantangan global saat ini
Mengelola kerentanan utang global
Pembiayaan kota masa depan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan
Pendekatan terkoordinasi secara global untuk Aset Kripto tanpa penjaminan
Memajukan Inklusi Keuangan dan Keuntungan Produktivitas
Pendanaan untuk mengatasi dampak perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan
Meningkatkan koordinasi Pandemic Fund, dan
Perpajakan Internasional

November 2024, APBN KiTa Defisit 1,81 Persen