Tabungan Orang Super Kaya di Bank Berkurang, Diduga Mulai Hobi Belanja

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai modus kejahatan siber yang marak terjadi di Indonesia. Hal tersebut berkaitan dengan informasi data pribadi yang nantinya dapat merugikan diri sendiri.

Anggota LPS, Didik Madiyono mengatakan bahwa data pribadi yang berkaitan dengan transaksi melalui platform digital maupun e-commerce harus dijaga dengan baik.

"Masyarakat harus menyadari bahwa informasi data pribadi yang digunakan dalam bertransaksi baik melalui platform digital ataupun e-commerce harus dijaga dengan baik"kata Didik, dikutip dari Antara, pada Rabu (1/2/2023).

Didik juga menyampaikan bahwa hal tersebut sangat penting terutama kini pembayaran digital yang terus meningkat seiring inovasi sistem pembayaran nasional, dan pertumbuhan ekonomi digital. Selain itu, Didik juga menambahkan terkait dominasi tunai juga mulai berkurang karena tergantikan oleh pembayaran nontunai.

"Di samping perkembangan digitalisasi yang pesat, kita juga perlu menyadari beberapa risiko atas tren digitalisasi tersebut seperti risiko serangan siber, kebocoran data sensitif, serta bentuk-bentuk risiko operasional lainnya yang terkait dengan sistem informasi dan teknologi," ujarnya.

Berdasarkan data transaksi uang elektronik, selama 2022 terjadi transaksi uang elektronik di Indonesia sebenar Rp6,9 miliar kali dengan nilai transaksi mencapai Rp408 triliun. Hal tersebut juga masih konsisten terjadi hingga pertengahan tahun 2022, baik secara volume maupun nilai.

"Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat semakin nyaman untuk menggunakan transaksi secara digital yang dianggap lebih praktis, mudah, dan aman," katanya.

Indonesia saat ini disebut tengah mengalamo bonus demografi yang menjadi peluang untuk meningkatkan taraf ekonomi nasional. Namun, nyatanya masa puncak bonus demografi ini tersisa dalam waktu yang cukup singkat.

Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan kalau puncak bonus demografi terjadi selama 10 tahun, antara 2020-2030. Namun, semasa pandemi sekitar 3 tahun belakangan, masa itu kurang dimanfaatkan.

"Sehingga kesepatan kita untuk memanfaatkan bonus demografi, untuk keluar dari middle income trap, itu hanya tinggal tahun 2023 ini sampai 2030 dan itu sekali lagi itu hanya terjadi dalam 1 kali dalam setiap sejarah peradaban Indonesia," kata dia dalam Grand Launching LPS HII dan LPS MSDM Apindo, Kamis (23/2/2023).

"Kalau kita gak bisa memanfaatkan itu, lupakan Indonesia akan pernah menjadi negara yang sejahtera," sambungnya.

Dia mengatakan masa krusial untuk memanfaatkan masa puncak bonus demografi berkisar 5-7 tahun kedepan. Ini pula yang tengah menjadi perhatian pemerintah saat ini dan kedepannya.

Susiwijono menyontohkan banyak negara yang gagal memanfaatkan puncak bonus demografi ini. Sehingga, negara-negara itu gagal meningkatkan taraf ekonominya.

Brazil dan Malaysia

Sebut saja, Brazil dan Malaysia yang disebut oleh Susiwijono yang akhirnya terjebak dalam posisi middle income trap. Maka, kesempatan untuk mengambil langkah, kata dia, hanya ada di masa 5-7 tahun kedepan.

"Sehingga itulah pentingnya masa-masa puncak bonus demografi, kalau kita mau jadi negara sejahtera, kesempatannya hanya ini, lupakan untuk masa-masa yang lain kalau kita tidak bisa sukses di 5 tahun kedepan," tegasnya.