Jokowi Bakal Larang Ekspor Timah, Pengusaha Sudah Siap?

Diberitakan sebelumnya, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Ridwan Djamaluddin mengatakan pihaknya sedang menyiapkan aturan pelarang ekspor timah.

"Kami melibatkan kementerian lain, Kadin (Kamar dagang dan Industri Indonesia) juga kita libatkan. Timah kalau kita larang gimana, cara kendala negatifnya apakah misalnya kita mau larang seluruhnya atau kita bertahap siapkan industri hilirnya. Sudah kita laporkan ke pimpinan, dan sudah kami antisipasi," ujar Ridwan dalam konferensi pers, di Direktorat Jenderal Minerba, Jakarta, Selasa (31/1/2023).

Dalam hal ini, Ridwan menambahkan sebelum melakukan pelarangan ekspor timah, pihaknya juga tengah memperhitungkan berbagai aspek, terkhusus pada pengembangan hilirisasi timah.

"Ada dan strategi umumnya, kita jangan bisa membuat saja tapi juga harus bisa menjual. Kita harus rangkul pemain global, timah ini perlu sedikit-sedikit tapi produk akhirnya banyak kita harus kerja sama dengan pelaku global," terang dia.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mewanti-wanti para pengurus baru dan anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi). Utamanya para pengusaha muda pemilik tambang mineral.

Hal ini berkaitan dengan komitmen pemerintah era Jokowi yang akan melarang banyak ekspor bahan tambang mentah. Sebut saja, komoditas nikel yang sudah dilarang, menyusul bauksit dipertengahan tahun 2023 ini, lalu rencana setop ekspor timah.

"Saya minta seluruh anggota Hipmi yang memiliki tambang, baik nikel, bauksit, tembaga, timah, emas, mulai siap-siap. Karena semuanya saya pastikan akan kita stop, kita stop, kita stop," ujar Jokowi dalam sambutannya di Pelantikan Pengurus Pusat Hipmi, di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Senin (20/2/2023).

Bukan tanpa alasan, Jokowi menegaskan keinginannya untuk meningkatkan nilai tambah bagi kantung negara. Rencana hilirisasi ini yang terus didorong oleh Jokowi dan seluruh kabinetnya.

Melihat proses larangan ekspor nikel mentah yang sudah berlaku, dia menegaskan tidak gentar meski berkali-kali digugat ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Dia berpesan kepada pada pengusaha dan menteri kabinetnya yang hadir untuk tetap mengupayakan kebijakan itu.

"Hilirisasi induistri, meski tantangan juga tidak mudah, tapi terus akan kita teruskan, kita tidak akan berhenti meskipun didgugat, kita akan terus," ungkapnya.

"Karena yang kita inginkan adalah nilai tambah, meskipun kita sekarang ini pada proses banding digugat WTO tetep akan terus. Jangan sekali-kali kita belok (berubah pikiran/mengalah), kita takut, karena nilai tambahnya betul-betul sangat besar sekali," tegas Jokowi.