Cetak Rekor Tertinggi, Devisa Ekspor Sawit Tembus USD 39,28 Miliar di 2022

Untuk itu, Wapres mengimbau seluruh pemangku kepentingan diharapkan memberi peranan terbaiknya, tidak terkecuali GAPKI sebagai pelaku usaha.

Pada kesempatan tersebut, Wapres juga memberikan arahan bagi anggota GAPKI dan perusahaan besar di industri kelapa sawit. Pertama, memperkuat jalur kemitraan antara petani dengan perusahaan besar, termasuk pada program peremajaan sawit rakyat.

“Kemitraan merupakan kata kunci dalam industri sawit, sekaligus elemen penting yang berkaitan dengan aspek persaingan usaha dan keberlanjutan industri. Prinsip kemitraan yang didasari asas manfaat, berkelanjutan, dan saling menguntungkan harus terus dipromosikan. Kita tidak ingin produktivitas perkebunan saja yang meningkat, tetapi juga pendapatan dan kesejahteraan petani sawit rakyat,” katanya.

Kedua, lanjut Wapres, melakukan pendampingan dan bimbingan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) lahan sawit rakyat.

“Penting untuk ciptakan sistem usaha perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial budaya, dan ramah lingkungan. Amanat Prepres, ISPO harus dipenuhi oleh petani sawit rakyat pada 2025. Namun, faktanya, sertifikasi ISPO untuk lahan kelapa sawit rakyat sejak 2020 masih jauh dari realisasi,” paparnya.

ISPO penting pula untuk membangun kepercayaan dunia atas kualitas tata kelola kelapa sawit Indonesia.

Ketiga, Wapres berpesan agar GAPKI meningkatkan dan mengoptimalkan program CSR untuk masyarakat sekitar kebun, termasuk untuk lingkungan lestari, kesehatan, pendidikan, dan pembinaan masyarakat. Keempat, meningkatkan kepeloporan anggota GAPKI dalam mengembangkan wilayah terpencil dengan tetap menjaga kelestarian alam setempat.

“Banyak daerah di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi telah berkembang karena ekonomi kelapa sawit,” katanya.Dan kelima, menurut Wapres, pemberdayaan masyarakat sekitar perkebunan agar ditingkatkan.

“GAPKI dapat bekerja sama, membina, dan membimbing pondok pesantren untuk melahirkan santripreneur di bidang perkebunan dan industri kelapa sawit. Terdapat kurang lebih 34.000 pondok pesantren di Indonesia dengan jumlah santri tidak kurang dari 4,76 juta orang. Sekitar 44,2 persen pesantren punya beragam potensi ekonomi, mulai dari pengembangan koperasi UMKM, dan ekonomi syariah, agribisnis, peternakan, perkebunan, maupun vokasional,” jelasnya.

Di sisi lain, Wapres juga menginstruksikan segenap jajaran kementerian dan lembaga terkait agar segera melakukan harmonisasi regulasi.

“Utamanya untuk penyelesaian status perkebunan di kawasan hutan, dan percepatan program peremajaan sawit rakyat yang realisasinya masih belum sesuai target,” jelasnya.

Dalam Munas XI, Wapres memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran pengurus GAPKI yang telah mendarmabaktikan segenap sumber daya bagi perkembangan kelapa sawit Indonesia.

Pengurus baru yang nanti terpilih diharapkan agar terus giat berkarya dan membawa lebih banyak kemajuan, tidak saja bagi GAPKI, tetap juga kemajuan per-kelapasawit-an di Indonesia.