Kementerian PUPR Ajak Pengusaha Jepang Investasi di IKN Nusantara

Pada kesempatan yang sama, Ketua Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga, juga menyampaikan detail pembangunan IKN yang meliputi konsep desain, pengembangan tata guna lahan dan zonasi, serta penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah, serta fasilitas utama pemerintahan.

Danis mengatakan, pembangunan IKN sebagai ekosistem perkotaan dilakukan dengan benar-benar memenuhi nilai kualitas kota yang terintegrasi dari parameter fungsional, visual, lingkungan menuju Smart Forest City IKN.

"Kementerian PUPR telah mulai membangun berbagai infrastruktur di IKN sebagai bukti kesungguhan Pemerintah membangun IKN," kata Danis.

Acara ini juga dihadiri oleh Duta Besar RI untuk Jepang Heri Akhmadi, Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, dan Wakil Ketua Otorita IKN Dhony Rahajoe.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan, sebanyak lebih dari 20.000 pelamar telah mendaftar seleksi Terbuka Penerimaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) untuk bekerja di IKN. 

Hal itu diungkapkan melalui sebuah unggahan di akun Instagram resmi Otorita IKN, @ikn_id. Sebagai informasi, seleksi Terbuka PPNPN dibuka pada 20 Februari 2023 dan baru saja ditutup pada 24 Februari 2023 lalu.

''Seleksi Terbuka Penerimaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) yang dibuka sejak 20 Februari hingga 24 Februari 2023 mengundang animo pelamar yang sangat tinggi,'' tulis IKN di akun Instagram resmi @ikn_id, dikutip Senin (27/2/2023).

"Panitia seleksi mencatat lebih dari 20.000 pelamar telah mendaftar seleksi terbuka PPNPN di lingkungan OIKN. Data tersebut selanjutnya akan diverifikasi dan dilakukan seleksi administrasi," lanjutnya.

OIKN mencatat, sekitar 2.000 pelamar lowongan kerja tersebut mendaftar untuk berbagai posisi, mulai dari Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam hingga Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan.

Berikut adalah sederet posisi yang dibuka dalam rekrutmen OIKN dan besaran peminatnya :

1. Sekretariat : 19,4 persen
2. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam : 14,3 persen
3. Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat : 13,4 persen
4. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana : 11,7 persen
5. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi : 11 persen
6. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital : 9,7 persen
7. Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan : 8,9 persen
8. Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan : 7 persen
9. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan : 4,9 persen

 

 

 

View this post on Instagram

A post shared by Suharso Monoarfa (@suharsomonoarfa)

Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa terus memantau perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dalam unggahan di laman Instagram pribadinya @suharsomonoarfa, Menteri Suharso terlihat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meninjau hunian untuk ASN, TNI dan POLRI di IKN.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi pada Kamis kemarin (23/2) mengunjungi lokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara, di  Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

"Rencana pembangunan hunian untuk ASN, TNI dan POLRI serta mekanisme pemindahannya. Terdapat 16.990 personil yang akan pindah. Personil ini akan ditempatkan di 211 tower apartemen dengan kapasitas 11.619 unit," tulis Suharso di unggahan Instagram @suharsomonoarfa, dikutip Jumat (24/2/2023).

Dia mengungkapkan, hunian atau fasilitas rumah dinas ada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. PNS, TNI dan POLRI akan diberi tunjangan kemahalan, biaya pindah sesuai aturan yang berlaku, dan flexible facility arrangement yang disesuaikan dengan kebutuhan tiap ASN. 

Anak dan Pembantu Ditanggung Pemerintah

"Dalam proses pemindahan, bukan hanya ASN yang akan ditanggung pemerintah. Pemerintah juga akan menanggung pasangan ASN, 2 orang anak dan 1 orang asisten rumah tangga (ART)," Suharso menjelaskan.

Selain itu, terdapat sejumlah komponen yang akan dibiayai pemerintah saat ASN, TNI dan POLRI pindahn ke IKN, sambungnya.

"Komponen yang dibiayai tersebut meliputi uang harian selama proses pemindahan, biaya pengepakan dan biaya angkutan barang, biaya transportasi dan biaya tunggu atau biaya penginapan transit di Balikpapan," tambah dia.