Bangun Gedung di IKN, OJK Minta Lahan 1,5 Hektare

Liputan6.com, Jakarta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta lahan seluas 1,5 hektare (ha) sebagai lokasi kantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan. Permintaan lahan ini sudah diajukan kepada Badan Otorita IKN dan Kementerian PUPR.

Ini diungkapkan Wakil Ketua OJK Mirza Adityaswara pada acara Focus Group Discussin (FGD) dengan media di Balikpapan, Jumat (3/3/2023). “Kantor (OJK) di IKN baru proses mengajukan minta lokasi. Dimintakan 1,5 hektare tapi di luar pemukiman,” jelas dia.

OJK juga menyiapkan anggaran khusus pembangunan kantor di IKN Nusantara. DPR telah menyetujui anggaran pembangunan gedung OJK sebesar Rp 47 miliar khusus pada tahun ini.

Lembaga ini akan kembali mengajukan anggaran pembangunan gedung di IKN pada 2024. Di mana, pembangunan gedung OJK mengacu pada ketetapan Undang-Undang  yang mengatakan lembaga ini harus pindah ke IKN bersama lembaga lain seperti Bank Indonesia maupun kementerian lainnya.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo juga memastika bank sentral tengah menyiapkan langkah perpindahan ke Ibu Kota Negara di pada 2023.

"Deputi Gubernur kami sudah mulai bolak-balik ke IKN untuk persiapan ini, sehingga perpindahan BI ke IKN masuk dalam arah kebijakan kami pada 2023," kata Perry dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (21/11/2022). 

BI merupakan salah satu lembaga yang akan terlebih dulu pindah bersama dengan beberapa lembaga dan kantor pemerintahan lainnya, jika berdasarkan instruksi Presiden Joko Widodo.

Maka dari itu saat ini bank sentral sudah berada pada tahap akhir penyesuaian konseptual desain perpindahan ke IKN baru. Selaras dengan tahapan pemindahan ke IKN, Perry menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah sesuai peta jalan (roadmap) perpindahan.

"Koordinasi dilakukan baik mengenai aspek hukum, organisasi, proses kerja, sumber daya manusia, maupun penyediaan sarana dan prasarana," jelasnya.