Wapres Minta Pengusaha Dukung Peremajaan Sawit Rakyat 180 Ribu Hektar per Tahun

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) menyampaikan bahwa selama ini industri perkebunan sawit selalu menjadi modal dasar bagi bangsa Indonesia dalam memperkokoh ekonomi di saat pandemi. Apalagi, 70 persen keberhasilan pertanian Indonesia ditopang dari subsektor perkebunan.

"Oleh karena itu, munas ini harus menjadi forum konsolidasi konsepsi baik arah maupun target. Terlebih presiden dan wakil presiden minta kepada kita semua agar mencapai program PSR 180 ribu hektare," katanya.

Di tempat yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Joko Supriono menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah dalam mengembangkan industri sawit nasional. Joko mengaku siap akan melaksanakan arahan Wapres dalam memenuhi target program PSR 180 ribu ha.

"Karena itu kami terus fokus mendorong dan menjaga tujuan industri sawit nasional akan tetap mampu memberikan kontribusi yang maksimal khususnya dalam menyediakan lapangan kerja dan sumbangan devisa kepada negara. Kami siap bersama pemerintah capai target program PSR," katanya.

Sebelumnya dalam rapat koordinasi sawit nasional, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memastikan program peremajaan sawit rakyat (PSR) terus dilakukan secara merata di seluruh Indonesia. Menurutnya, program PSR menjadi perhatian khusus Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan produktivitas. Terlebih perhatian pemerintah daerah dalam mengawal penanaman pohon baru di wilayahnya masing-masing.

SYL mengatakan, kontribusi kelapa sawit selama ini ditopang dari luasan areal tutupan yang mencapai 16,38 juta hektar, dimana sekitar 6,9 juta hektar merupakan milik pekebun sawit rakyat. Meski demikian, perkebunan sawit masih memiliki tantangan yang cukup besar seperti penggunaan agroinput yang belum maksimal.

Pada sisi lain, produktivitas sawit nasional baru mencapai 3–4 ton per hektar atau setara dengan CPO. Hal ini dapat mengancam masa depan sawit rakyat Indonesia jika tidak dilakukan langkah komprehensif. Di antaranya perlu melakukan perbaikan dari sektor hulu dengan mengganti tanaman tua atau yang sudah tidak produktif.

(*)