Begini Progress Pembangunan Kawasan Inti Pemerintahan di IKN Nusantara

Lokasi IKN Nusantara di Kalimantan. Foto: Liputan6.com/Nurmayanti — Hunian pekerja di IKN Nusantara di Kalimantan. Foto: Liputan6.com/Nurmayanti

Liputan6.com, Jakarta Pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara di Kalimantan, saat ini rata-rata sudah mencapai 23 persen.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Silvia Halim mengatakan jika pembangunan IKN sudah sesuai rencana.

“Beberapa bagian kegiatan seperti bangunan dan penyediaan bahan baku itu sudah dilakukan mencapai 40 persen hingga (ada yang mencapai) 90 persen. Jadi, semuanya on track berkat kerja keras teman-teman di Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) yang bergiat di lapangan, kita optimis masih sesuai target dan rencana,” kata dia melansir Antara di Jakarta, Senin (6/3/2023).

Saat ini, berbagai kegiatan pembangunan sedang dilakukan di kawasan IKN, dengan fokus pembangunan pemerintah ialah KIPP.

Secara total di wilayah daratan dan lautan, luas IKN sebesar 324 ribu hektare dengan besar daratan saja 256 ribu hektare, kawasan IKN sebesar 56 ribu hektare, dan KIPP sebesar 6.600 hektare.

“KIPP menjadi pusat pembangunan utama. Di dalam situ bisa ditemukan Sumbu Nusantara, istana presiden, kantor presiden, beberapa kantor kementerian, dan juga hunian untuk ASN (aparatur sipil negara), Polri, dan TNI,” ujar Silvia.

Dengan kelengkapan sarana dan prasarana di KIPP, diharapkan dapat membantu percepatan untuk berbagai kegiatan yang akan dilakukan dan memastikan kegiatan di lapangan berjalan dengan lancar.

2 dari 3 halaman

Pujian Mantan Kepala Bappenas

IKN Nusantara — Pembangunan infrastruktur dasar pendukung Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. (Dok. Kementerian PUPR)

Dalam kesempatan yang sama, mantan Menteri Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago mengaku salut dengan tim dari Kementerian PUPR dan IKN yang dinilai all out dalam melakukan manajemen proyek.

Misalnya, ujar dia, pembangunan rumah pekerja yang dengan cepat sudah berdiri dianggap sebagai sesuatu yang baru dalam proyek pembangunan infrastruktur. Pencapaian tersebut dipandang sebagai tanda kesiapan pengerjaan pembangunan IKN.

“Saya juga perhatikan pembukaan badan jalan yang progresnya banyak sekali dalam tempo 3 bulan, 5-6 bulan. Saya yang melihat dari luar jujur ikut optimis bahwa ini akan berjalan dengan lancar untuk mewujudkan kawasan inti dari IKN,” ujar Andrinof.

3 dari 3 halaman

63 Proyek Konstruksi Pembangunan IKN Nusantara Telah Ditandatangani, Nilainya Rp 62 Triliun

Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (24/2/2023). (Foto: Sekretariat Presiden)

Pemerintah terus mengajak investor untuk berinvestasi di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN Nusantara). Investor tersebut dari berbagai negara termasuk mitra bisnis Jepang. Pemerintah memastikan investasi tersebut sudah dijamin oleh landasan hukum yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Surat Berharga Negara.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) Diana Kusumastuti dalam acara Komite Ekonomi Jepang Indonesia Keidanren di Tokyo, Jepang mengatakan, pemerintah telah membentuk Otoritas Ibu Kota Negara (OIKN).

Tugas dari Otorita IKN melaksanakan penyiapan, pembangunan, pemindahan dan pengelolaan IKN. Otoritas IKN akan mendukung penuh para investor yang akan menanamkan modalnya di IKN Nusantara melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Perencanaan IKN Nusantara

"Tahap pertama Pembangunan IKN berlangsung pada tahun 2022-2024 dengan fokus pembangunan yang pada Wilayah Perencanaan (WP)-I atau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 6.671 ha. Dari luas tersebut 49 persen diantaranya (3.271 ha) akan dipertahankan sebagai kawasan hutan," ujar Diana, dalam keterangan tertulis, Minggu (5/3/2023).

Wilayah Perencanaan KIPP (WP-I) dibagi menjadi 3 (tiga) zona, yaitu Zona 1A (Pemerintahan Inti), Zona 1B (Pemerintahan-Pendidikan-Perumahan), dan Zona 1C (Pemerintahan - Kesehatan - Perumahan). Seluruh pembangunan konstruksi dilakukan dengan memanfaatkan Building Information Modeling (BIM) dan Geographic Information System (GIS).

Lanjutnya, pembangunan infrastruktur IKN yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR untuk tahap awal 2022- 2024 terdiri dari sekitar 63 proyek konstruksi dengan total biaya USD 4,5 miliar atau Rp 62 triliun yang seluruhnya berasal dari anggaran pemerintah. Hingga minggu ke-2 Februari 2023, beberapa proyek yang sudah terkontrak dengan total biaya USD 1,58 miliar.

Infografis Konsep Future Smart Forest City di IKN Nusantara. (Liputan6.com/Abdillah)

Setelah dibahas secara maraton, Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) akhirnya disahkan oleh DPR. Pengesahan itu diambil dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung DPR, Selasa (18/1/2022). Pengesahan RUU IKN ini mendapat sorotan pub...