Liputan6.com, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mengadakan Rapat Kerja Nasional Bidang Ketenagakerjaan 2023. Rakernas Kadin ini mengangkat tema Penguatan vokasi dan pekerja UKM dalam rangka peningkatan produktivitas usaha.
Ketua Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan, tema tersebut mengangkat dua hal yang sangat menarik yaitu menyasar pekerja UMKM dan juga koperasi. Kedua aspek tersebut sangat penting bagi ekonomi Indonesia.
Baca Juga
Apalagi saat ini Indonesia memiliki penduduk usia produktif mencapai 69 persen dari total populasi. Namun, kata Arsjad, sayangnya masih banyak yang belum terserap oleh dunia kerja.
Advertisement
"Lulusan universitas masih menjadi kontributor pengangguran terbuka, universitas mencapai 8 persen pada Agustus 2022, sementara lulusan SMK mencapai 9,4 persen," kata Arsjad, dalam Rakernas Kadin Bidang Ketenagakerjaan, di Menara Kadin, Selasa (7/3/2023).
Menurutnya, hal itu bisa terjadi lantaran masih terdapat skill gap antara kebutuhan industri dengan kapasitas lulusan perguruan tinggi dan vokasi Indonesia yang kurang saling terhubung satu sama lain alias kurang link and match.
Jika terus dibiarkan maka akan menjadi masalah. Oleh karena itu, kolaborasi dunia pendidikan, vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) termasuk usaha, kecil dan menengah (UKM) sangat penting untuk meningkatkan produktivitas usaha.
Penguatan program pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi diharapkan mampu mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dengan sistem link and match.
"Tentunya ini akan menjadi masalah kalau dibiarkan saja," ujarnya.
Jiwa Entrepreneurship
Disisi lain, kata Arsjad, Indonesia memiliki puluhan juta UMKM. Bahkan UMKM menjadi basis ekonomi nasional dengan daya serap tenaga kerja sebesar 97 persen dan mendominasi struktur usaha Indonesia hingga 99 persen.
Namun, UMKM di tanah air ini masih didominasi usaha mikro dan kecil. Selain itu, banyak pelaku UMKM yang jiwa entrepreneurship-nya masih rendah, kemudian tidak tahu menggunakan internet untuk marketing, dan lainnya.
"Kok bisa? salah satunya karena pengusaha UMKM masih belum memiliki kapasitas entrepreneurship yang berkualitas. Misalnya banyak pelaku UMKM belum tahu bagaimana menggunakan internet untuk marketing bahkan memperluas pasar ke ekspor, belum memahami pembuatan laporan keuangan, masih sulit mendapatkan akses pembiayaan serta hambatan-hambatan lainnya," ujarnya.
Arsjad pun berharap dengan Rakernas Kadin bidang Ketenagakerjaan ini bisa menghasilkan ide dan program yang inovatif untuk menjawab permasalahan vokasi dan UMKM di Indonesia.
Advertisement
Pengangguran di Indonesia Didominasi Lulusan Sarjana dan Diploma
Lulusan sarjana dan Diploma mendominasi jumlah pengangguran hingga 12 persen di Indonesia. Menteri Tenaga Kerja (Menaker) RI, Ida Fauziah, mengatakan jumlah pengangguran dari lulusan perguruan tinggi ini karena tidak adanya link and match dengan pasar kerja.
“Kita masih punya PR (Pekerjaan Rumah) bahwa jumlah pengangguran lulusan sarjana dan diploma masih di angka 12 persen karena tidak adanya link and match,” kata Ida kepada wartawan usai menghadiri upacara wisuda anaknya, Syibly Adam Firmanda, yang lulus sarjana psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, beberapa waktu lalu.
Ida menjelaskan fakta bahwa jumlah kelompok pekerja saat ini didominasi dari lulusan pendidikan SMP dan Sekolah Dasar.
“Kelompok yang bekerja sebagian berpendidikan smp ke bawah, justru yang menganggur lulusan SMK, Diploma dan sarjana,” jelasnya.
Merdeka Belajar- Kampus Merdeka
Ia berharap dengan adanya program Merdeka Belajar- Kampus Merdeka (MBKM) yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek RI dapat mengurangi angka pengangguran dan banyak lulusan Diploma dan Sarjana yang diterima pasar kerja.
“Saya kira dengan program pemagangan dilakukan anak-anak sudah dipersiapkan siapa kerja sebelum lulus. Dengan MBKM mengurangi miss link and match, yang lulus hari ini tidak menambah pengangguran,” ujarnya.
Ida menyatakan dengan adanya program MBKM, harapannya program magang kerja bagi para mahasiswa bisa mengurangi kesenjangan antara lulusan perguruan tinggi dengan pasar kerja.
“Kita berharap pengangguran semakin turun, tidak ada target khusus,” ujarnya.
Menjawab pertanyaan wartawan soal banyaknya buruh yang menjadi korban PHK akibat terkena dampak penurunan ekonomi global sekarang ini, Ida mengatakan pemerintah belum memikirkan untuk memberikan subsidi upah seperti dalam tiga tahun terakhir. Menurutnya subsidi upah saat itu diberikan karena adanya kondisi pandemi dan penyesuaian kenaikan harga BBM.
Advertisement