Cara Daftar Kartu Prakerja 2023, Gelombang 50 Segera Dibuka

National Social Protection Council (NSPC) Kamboja mengaku terinspirasi dan banyak mendapat pelajaran dari Program Kartu Prakerja, sebagai salah satu bentuk sistem perlindungan sosial melalui peningkatan keterampilan angkatan kerja di Indonesia.

Deputi Sekjen NSPC Kamboja Pheakdey Sambo menyampaikan hal tersebut saat berkunjung ke kantor Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, 6-8 Maret 2023.

"Kami melihat bahwa Prakerja memiliki banyak hal untuk ditawarkan dan menjadi inspirasi bagi kami. Untuk menjadikan program Technical and Vocational Education and Training (TVET) bagi rumah tangga miskin dan rentan bisa lebih diperkaya berdasarkan masukan berharga dari kunjungan ini," kata Sambo dalam keterangan tertulis, Kamis (9/3/2023).

Sambo menjelaskan, sistem perlindungan sosial di Kamboja terdiri dari dua pilar, yakni jaminan sosial dan bantuan sosial. Pilar jaminan sosial terdiri dari empat komponen yakni asuransi kesehatan, kecelakaan kerja, skema pensiun dan pengangguran.

4 Komponen

Sementara pilar bantuan sosial juga terdiri dari empat komponen seperti tanggap darurat, pengembangan sumber daya manusia, pelatihan kejuruan, dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat rentan.

NSPC berfungsi menetapkan dan mengawasi agenda kebijakan dan mendorong reformasi sistem perlindungan sosial di salah satu negara ASEAN itu.

Apresiasi terhadap Kartu Prakerja juga datang dari Direktur Kebijakan dan Strategi Kementerian Tenaga Kerja dan Pelatihan Vokasi (Ministry of Labor and Vocational Training) Kamboja, Khem Pisoth.

"Kami melihat sendiri, Prakerja merupakan program yang sangat bagus. Terutama dalam penyelenggaraan digital training, mulai dari pendaftaran, pelaksanaan pelatihan, hingga evaluasinya," kata Pisoth. Pisoth sepakat, permasalahan di negara berkembang umumnya terjadi karena para pekerja tak punya keahlian yang cukup setelah menyelesaikan pendidikan formalnya. "Di Kamboja, pemerintah (juga) memberikan insentif agar angkatan kerja mau meningkatkan keterampilannya," imbuhnya.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Rudy Salahuddin menjelaskan, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan tantangan besar, khususnya bagi negara-negara berkembang.

Indonesia pun menyusun dua strategi pengembangan SDM. Strategi Pemerintah di jangka pendek adalah melalui program pelatihan berdurasi pendek dan berskala masif seperti Program Kartu Prakerja. Sedangkan strategi jangka panjang, akan ditempuh melalui Pendidikan dan pelatihan Vokasi (TVET).

Pemerintah Indonesia pada 2020 telah menginisiasi Program Kartu Prakerja guna mengembangkan kompetensi, meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, serta mengembangkan kewirausahaan melalui pemberian bantuan pelatihan meliputi skilling, upskilling, dan reskilling.

“Program Kartu Prakerja selama masa pandemi Covid-19 telah mengembangkan misi gandanya. Selain untuk peningkatan kompetensi, (Kartu Prakerja) juga menjadi bantuan sosial," jelas dia  saat membuka secara resmi Study Visit National Social Protection Council (NSPC) - Ministry of Economy and Finance Kingdom of Cambodia, di Jakarta, dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (7/3/2023).

Mulai Offline

"Namun demikian, mulai tahun 2023 Program Kartu Prakerja akan kembali ke skema normal, yang berfokus kepada peningkatan kompetensi melalui pelatihan offline, online, dan hybrid, sejalan dengan pasar kerja,” tambah dia. 

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Program Kartu Prakerja dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, bukan K/L sektor.

Hal ini tentu dengan adanya pertimbangan bahwa Program Kartu Prakerja merupakan inovasi baru dan berkaitan erat dengan perekonomian. Selain itu, demand dan supply Program Kartu Prakerja berasal dari lintas K/L terkait.

Program Kartu Prakerja mengusung inovasi dengan pendekatan sistem yang end to end digital. Sehingga dalam waktu 3 tahun Program Kartu Prakerja telah memberikan manfaat dan dampak positif secara masif kepada 16,4 juta orang penerima di 514 Kabupaten/Kota.

Oleh karena itu, Program Kartu Prakerja telah menjadi Program Government to Person (G2P) yang paling masif di Indonesia.

Program Kartu Prakerja juga turut membangun ekosistem pelatihan berbasis public-private partnership yang menghubungkan supply dan demand, yang turut melibatkan berbagai platform digital, mitra pembayaran, job portal dan Universitas sebagai Lembaga asesmen dan pemantauan.