KPK Bongkar Modus Kongkalikong Pegawai Pajak di Kantor Konsultan Pajak

Sementara itu terkait peran konsultan pajak dianggap sebagai pihak ketiga. Atas 'jasa' berupa kesepakatan besaran pajak tersebut wajib pajak tidak memberikan imbalan secara langsung.

"Yang terjadi kalau wajib pajak ngasih langsung ke dia kan ada deteksi rekening bank, atau kalau kasih tunai bisa dilihat di sana," kata dia.

"Nah dengan dia berbisnis, buka PT apalagi PT-nya konsultan pajak, ada kemungkinan mengalirkan pembayaran ke PT konsultan pajak baru dari situ dia ngambil," bebernya.

Sementara itu terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para pejabat atau pegawai pajak ini secara terus terang melaporkan kepemilikan saham atau perusahaannya. Hanya saja, yang dicatatkan merupakan modal awal pendirian perusahaan atau saham yang ditanamkan.

"Karena di LHKPN nilai perusahaan tidak dicantumkan, cuma sahamnya aja. Kalau sahamnya 50 lembar, selembarnya Rp1 juta ya cuma Rp50 juta," kata

Sebaliknya, terkait kinerja perusahaan atau penghasilannya memang tidak disampaikan di LHKPN. "Urusan konsultan pajak dapatnya Rp1 triliun tidak ada di LHKPN, resiko jadinya kan," sambung dia.

Sehingga menurutnya tidak etis bagi Pahala ada pejabat pajak yang punya saham atau terafiliasi dengan kantor konsultan pajak. "Konsultan pajak kita bilang tidak etis karena urusan pajak ya konsultan pajak, plus dia membuka peluang utk menyamarkan, perusahaan lain juga mungkin," kata dia.

Hal ini yang terjadi pada perusahaan milik istri Rafael Alun Trisambodo. Patut diduga ada aliran yang masuk ke kantong Rafael melalui perusahaan konsultan pajaknya.

"Yang RAT kita minta yang diaudit dong karena kalau ada pemasukan ke sana secara tidak langsung pemasukan utk pemegang saham," pungkasnya.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com