Kapasitas Produksi Capai 13,9 Juta Ton, Apa Benar Pupuk Subsidi Langka?

Liputan6.com, Jakarta PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) secara keseluruhan memiliki kapasitas produksi pupuk hingga 13,9 juta ton tiap tahun. Namun, jumlah itu diklaim masih belum bisa memenuhi permintaan pupuk subsidi di sejumlah daerah.

SVP Corporate Secretary Pupuk Indonesia Wijaya Laksana mengatakan, pihaknya sudah menerjunkan tim untuk melakukan investigasi perihal kelangkaan pupuk bersubsidi.

Hasilnya, Pupuk Indonesia mendapati masih ada sejumlah petani yang belum terdaftar dalam rencana definitif kebutuhan kelompok tani secara elektronik (e-RDKK) yang dikelola Kementerian Pertanian (Kementan).

"Kami bukan maksud defensive, mayoritas yang mengeluh pupuk langka ternyata dia tidak terdaftar. Artinya dia tidak berhak. Mayoritas kasus kelangkaan atau respon itu, petani memang tidak terdaftar," kata Wijaya dalam sesi temu media di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (13/3/2023).

Wijaya menyebut, menurut rilis Badan Pusat Statistik (BPS), saat ini ada sekitar 16 juta petani yang telah terdaftar di e-RDKK dari total 22 juta petani. Itu jadi syarat utama bagi petani dalam memperoleh pupuk bersubsidi.

"Dari petani itu diminta menyusun proposal, isi RDKK. Petani ajuin, dia mau tanam apa aja, kebutuhan berapa setahun, detilnya. Diisi kemudian dikompilasi," paparnya.

Isi Data di Simuluhtan

Selain terdaftar di e-RDKK, petani juga wajib mengisi data di Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simuluhtan). Syarat berikutnya, lahan milik tiap petani yang berhak mendapat alokasi dibatasi seluas 2 ha.

Di luar tiga syarat tersebut, kategori komoditas pertanian yang berhak mendapat pupuk subsidi diperkecil dari 72 jenis menjadi 9 jenis. Antara lain, padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, tebu, dan kakao.

Aturan ini termuat dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

"Kemudian, komoditi yang disubsidi dari 72 kini hanya 9 komoditi. Karena menurut pemerintah, 9 komoditi ini yang paling berperan pada inflasi," pungkas Wijaya.