Sukses

Tingkat Pengangguran Masih Tinggi, Pelatihan Vokasi Jadi Solusi

Pemerintah terus berupaya menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia salah satunya dengan memperkuat pelatihan vokasi.

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah terus berupaya menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia salah satunya dengan memperkuat pelatihan vokasi.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, mengatakan saat ini pelatihan vokasi akan memainkan peran yang semakin setrategis dalam menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia, mengingat dari sisi pendidikan TPT didominasi oleh tingkat pendidikan SMK (9,42 persen) dan SMA (8,57 persen).

Diketahui, tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terus mengalami perbaikan dari waktu ke waktu, di mana TPT per Agustus 2021 sebesar 6,49 persen turun menjadi 5,86 persen pada Agustus 2022.

“Kita dorong mereka ini untuk mengikuti pelatihan-pelatihan vokasi yang didasarkan atas kebutuhan-kebutuhan dari potensi ekonomi lokal dan disesuaikan dengan permintaan pasar kerja,” kata Anwar Sanusi usai menyampaikan Kuliah Umum pada Ministerial Lecture di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Selasa (14/3/2023).

Sekjen Anwar menjelaskan, agar pelatihan vokasi khususnya pelatihan vokasi yang diselenggarakan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) dapat memainkan peran dalam penurunan TPT, Kemnaker telah melakukan revitalisasi dan transformasi BLK.

Revitaslisasi tersebut diwujudkan dengan mendesain pelatihan vokasi agar lebih simpel dan praktis.

“Simpel dalam artian tidak banyak muatan-muatan yang sifatnya agak umum, dan praktis berarti dapat langsung diaplikasikan,” jelasnya.

Transformasi BLK

Sementara, transformasi BLK diwujudkan dengan up grade fasilitas pelatihan yang sesuai dengan perkembangan pasar kerja, serta penguatan metode pembelajaran.

“Kita mengombinasikan antara praktik dan teori. Teorinya lebih kecil dari praktinya, dan praktiknya juga dilakukan melalui pemagangan,” ujarnya.

Disamping itu, untuk memperkuat pelatihan vokasi, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden RI (Perpres) Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Pepres tersebut menekankan kolaborasi dan sinergi kerja antar kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan dunia usaha/dunia industri dalam pelaksanaan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.

“Sehingga antara pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi bisa singkron dan berorientasi pada demand tenaga kerja,” pungkasnya.

 

2 dari 3 halaman

Menaker: Ekonomi Pulih, Pengangguran Turun

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengatakan angka pengangguran Indonesia pada 2022 menurun sejalan dengan kondisi perekonomian nasional terus pulih. Tercatat pengangguran per Agustus turun menjadi 5,86 persen atau ada 8,4 juta orang.

"Seiring pemulihan ekonomi ini, kondisi ketenagakerjaan mengalami tren yang positif. Kalau kita lihat BPS Agustus 2022 pengangguran kita bisa turunkan menjadi 5,86 persen," kata Ida Fauziyah dalam Rapat Kerja Nasional Kadin bidang Ketenagakerjaan, di Menara Kadin, Selasa (7/3/2023).

Menaker tak menampik, dampak pandemi covid-19 membuat angka pengangguran di Indonesia meningkat 7,2 persen. Namun, kini angka pengangguran ada di kisaran 5,83 persen.

"Pengangguran kita karena covid-19 lumayan tinggi 7,2 persen, tapi alhamdulillah pelan tapi pasti kita bisa turunkan pengangguran kita," ujarnya.

Ida menegaskan, capaian tersebut bukan hanya hasil kerja pemerintah, melainkan hasil gotong royong dari semua stakeholder di bidang ketenagakerjaan. Disisi lain, kontribusi dunia usaha dan industri sangat besar untuk menurunkan angka pengangguran Indonesia yang meledak akibat pandemi COVID-19.

 

3 dari 3 halaman

Kualitas SDM

Namun, disisi lain terdapat tantangan yang harus dihadapi Ketenagakerjaan yakni persoalan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Angkatan kerja di Indonesia sebesar 56 persen masih didominasi oleh tingkat pendidikan SMP ke bawah. Justru, kontributor pengangguran didukung oleh tingkat pendidikan SMA hingga perguruan tinggi.

"Kita punya tantangan kaitanya dengan SDM, angkatan kerja kita masih didominasi oleh angkatan kerja dengan tingkat pendidikan SMP ke bawah dengan persentase lebih tinggi 56 persen. Ironisnya pengangguran kita justru didominasi oleh angkatan kerja dengan tingkat pendidikan yang lebih baik SMA SMK kemudian perguruan tinggi," ujar Menaker.

Hal itu bisa terjadi, karena masih ada gap antara kebutuhan industri dengan kapasitas lulusan perguruan tinggi dan vokasi Indonesia. Oleh karena itu, Menaker berharap melalui Rakernas Bidang Ketenagakerjaan 2023 ini bisa menghasilkan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

"PR kita sampai sekarang ini adalah persoalan kualitas sumber daya manusia. Isu ketenagakerjaan yang sangat dinamis itu juga menjadi PR," pungkas Menaker.