Fakta Transaksi Gelap Rp 300 Triliun Bukan Korupsi Karyawan Kemenkeu, PPATK hingga Irjen Kompak Klarifikasi

Liputan6.com, Jakarta Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Awan Nurmawan Nuh menegaskan bahwa transaksi sebesar Rp 300 triliun di DJP dan Dirjen Bea Cukai bukan korupsi atau Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Beberapa waktu sebelumnya, transaksi gelap Rp 300 triliun itu menjadi perbincangan luas di media massa sebagai dugaan pergerakan uang tidak lazim di Kemenkeu.

"Jadi prinsipnya angka Rp 300 triliun itu bukan angka korupsi ataupun TPPU pegawai di Kementerian Keuangan," kata dia di Gedung Djuanda I Kemenkeu, dikutip dari laman resmi Kemenkeu, Rabu (15/3/2023). 

Sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana juga telah mengeluarkan pernyataan serupa, tentang tidak adanya tindakan korupsi terkait transaksi tersebut.

Berikut adalah sederet penjelasan PPATK terkait transaksi Rp 300 triliun karyawan Kemenkeu :

Wewenang Kemenkeu dan PPATK

Ivan menjelaskan bahwa, Kemenkeu merupakan salah satu penyidik tindak pidana asal, sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dengan demikian, PPATK memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada Kementerian Keuangan setiap kasus yang terkait dengan kepabeanan dan perpajakan.

"Kasus-kasus itulah yang secara konsekuensi logis memiliki nilai yang luar biasa besar, yang kita sebut dengan kemarin Rp. 300 triliun. Dalam kerangka itu, perlu dipahami bahwa ini bukan tentang adanya abuse of power ataupun adanya korupsi yang dilakukan oleh pegawai dari Kementerian Keuangan. Tapi ini lebih kepada tusi Kementerian Keuangan yang menangani kasus-kasus tindak pidana asal yang menjadi kewajiban kami pada saat kami melakukan hasil analisis, kami sampaikan kepada Kementerian Keuangan untuk ditindaklanjuti," kata Kepala PPATK.