Kemenko Perekonomian dan Wamenlu Norwegia Bertemu, Bahas Digital Trade hingga Sertifikasi Halal

Liputan6.com, Jakarta - Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam Kementerian Koordinator Bidang  Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Dida Gardera menerima kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri Norwegia (State Secretary for Foreign Affairs of Norway) Erling Rimestad beserta delegasi pekan ini. 

Pertemuan antara Kemenko Perekonomian dengan Norwegia ini membahas beberapa hal salah satunya mengenai mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui kerja sama internasional dengan Norwegia.

Selain itu, dalam pertemuan ini juga membahas mengenai pertemuan tahunan ASEAN-Norway Joint Cooperation Committee Meeting dan pertemuan dengan sejumlah pejabat Pemerintah Indonesia.

Melalui pertemuan di kantor Kemenko Perekonomian tersebut, Pemerintah Indonesia dan Norwegia menyepakati berbagai peningkatan kerjasama perdagangan dan investasi melalui perjanjian Indonesia – EFTA CEPA (Indonesia – European Free Trade Association Comprehensive Economic Partnership Agreement) yang telah disepakati pada 2018.

Selain itu, keduanya juga bersepakat untuk terus mendorong pemanfaatan perjanjian tersebut, diantaranya melalui kegiatan diseminasi kepada stakeholders dalam negeri masing-masing guna meningkatkan hubungan dan kerjasama perdagangan dan investasi.

Salah satu area of cooperation yang menjadi pembahasan khusus, yakni terkait implementasi Digital Trade, di mana hal ini juga sejalan dengan upaya Indonesia dalam melakukan transformasi digital.

Pembangunan Berkelanjutan

Pada kesempatan ini, kedua negara turut membahas isu perdagangan dan pembangunan berkelanjutan (Trade and Sustainable Development/TSD), di mana Indonesia sudah memiliki komitmen yang tinggi, sebagaimana tertuang pada beberapa dokumen, antara lain Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) dalam penanganan perubahan iklim, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Yang terpenting, produk hukum Indonesia sudah mendukung isu pembangunan berkelanjutan, sebagaimana pencantuman pajak karbon pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Isu TSD juga dibahas dalam berbagai perundingan Foreign Trade Agreement (FTA) yang tengah dilakukan Indonesia dengan sejumlah negara mitra.