Kebijakan Sri Mulyani Dinilai Bawa Ekonomi Indonesia Tahan Krisis Global

Sementara itu, Ketua Badan Supervisi Bank Indonesia, Muhammad Edhie Purnawan mengatakan jika melihat berbagai macam indikator seperti misalnya Indeks Manajer Pembelian (PMI) Komposit dari beberapa negara, masih di atas 50, jadi masih relatif bagus. Juga ada poultry dry index yang menunjukkan perbaikan.

Selain itu, jika melihat perkiraan beberapa bulan yang lalu, bahwa perekonomian dunia akan gelap di tahun 2023 dan ada beberapa gejolak pada perbankan di Amerika beberapa hari terakhir ini serta inflasi dan harga komoditas yang terus meningkat sehingga perekonomian global harus menjadi perhatian bersama.

Indonesia sendiri harus dapat membangun kepercayaan yang kuat dengan kebijakan yang diterapkan menteri keuangan Sri Mulyani sehingga Indonesia akan aman dari terpaan krisis global yang ada saat ini, ujar Ketua Badan Supervisi Bank Indonesia.

Jika kebijakan Sri Mulyani dalam atasi terpaan krisis global dijalankan secara konsisten maka Bank di Indonesia relatif aman karena keterkaitan antarakebangkrutan tiga bank di Amerika dengan Indonesia tidak tinggi.

Hal yang perlu diperhatikan adalah perusahaan-perusahaan yang dibiayai, terutama start-up yang terhubung dengan bank-bank besar di Eropa atau Amerika. Bank-bank di Indonesia tidak perlu khawatir akan hal itu.

"Kita harus percaya sepenuhnya dengan kebijakan dan pernyataan Menkeu, bahwa tidak akan terjadi dampak yang relatif besar bagi perbankan Indonesia dengan kejadian di bank-bank Amerika," tegas Muhammad Edhie.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa capaian kinerja APBN pada bulan Februari 2023 berjalan  sangat baik 

Meski demikian, APBN 2023 dijaga untuk terus waspada dalam mengantisipasi berbagai tantangan dan ketidakpastian sepanjang tahun 2023.

Mengutip laman resmi Kementerian Keuangan, Rabu (15/3/2023) Sri Mulyani mengatakan, kinerja APBN hingga Februari 2023 mencatat surplus yang didukung kinerja pendapatan yang masih kuat dan tren belanja yang positif.

"Pendapatan negara kita sampai dengan akhir Februari terkumpul Rp 419,6 triliun. Ini artinya 17 persen dari target penerimaan atau pendapatan negara sudah dikumpulkan pada dua bulan pertama yaitu Januari dan Februari. Pertumbuhan dari pendapatan negara adalah 38,7 persen year on year, yaitu terdiri dari pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak," terangnya dalam Konferensi Pers APBN Kinerja dan Fakta (KiTa), pada Selasa (14/03).

Selain itu, pemulihan ekonomi, meningkatnya aktivitas masyarakat serta kontribusi implementasi UU HPP terlihat dari penerimaan pajak yang tumbuh baik dan positif.

Sri Mulyani mencatat, penerimaan pajak mencapai Rp. 279,98 triliun, tumbuh 40,35 persen (yoy) dan mencapai 16,30 persen dari target APBN 2023.

Kenaikan yang signifikan juga terlihat dari sisi PNBP yang mencapai Rp. 86,4 triliun (86,6 persen yoy), mencapai 19,6 persen dari target APBN.

Sementara itu, terjadi sedikit penurunan pada penerimaan Kepabeanan dan Cukai namun tetap on-track dengan Rp 53,27 triliun, atau 17,57 persen dari APBN pada Februari 2023.

Menkeu memaparkan, realisasi Belanja Pemerintah Pusat per Februari 2023 adalah Rp. 182,6 triliun, atau8,1 persen dari APBN.

Sri Mulyani memastikan bahwa anggaran untuk bidang kesehatan, ketahanan pangan, dan perlindungan sosial masih menjadi belanja prioritas yang terus dijaga. 

Adapun belanja TKDD hingga akhir Februari 2023 yang terealisasi sebesar Rp. 105,2 triliun, atau 12,9 persen dari APBN.

"Kenaikan belanja negara 1,8 persen (yoy) ini juga kita harapkan akan mendukung perekonomian kita," jelas Menkeu.

Dari sisi pembiayaan, realisasi sebesar Rp. 186,9 triliun dengan pembiayaan utang melalui SBN dan pinjaman on track sesuai strategi pembiayaan tahun 2023. Pembiayaan APBN tetap mengedepankan prinsip prudent, fleksibel, dan akuntabel.