Surveyor Indonesia Ditetapkan Jadi Lembaga Pemeriksa Halal Nasional dan Internasional

Liputan6.com, Jakarta Badan Pemeriksa Jaminan Produk Halal (BPJPH) menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) PT Surveyor Indonesia sebagai LPH Utama Nasional dan Internasional untuk semua ruang lingkup barang dan jasa.

Penetapan tersebut dilakukan melalui penyerahan Sertifikat Akreditasi secara simbolis pada Acara Kampanye Mandatori Halal di Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan pada Sabtu 18 Maret 2023.

Acara penyerahan Sertifikat Akreditasi ini dihadiri oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Muhammad Aqil Irham, Sekretaris Badan Pemeriksa Jaminan Produk Halal, Chuzaemi Abidin, Kepala Pusat 2 BPJPH Abd. Syakur, Kepala Pusat 3 BPJPH Dzikro, Direktur Utama Surveyor Indonesia M. Haris Witjaksono, VP Operasi Abubakar Alhadar, Sekretaris Perusahaan David Januardi dan Kepala Lembaga Pemeriksa Halal Surveyor Indonesia, Afrinal.

Direktur Utama Surveyor Indonesia, M. Haris Witjaksono, yang menerima langsung sertifikat itu mengatakan bahwa, dengan ditetapkannya LPH PT Surveyor Indonesia sebagai LPH Utama, secara resmi dapat memeriksa pelaku usaha dengan cakupan ruang lingkup barang dan jasa lebih luas,.

"Sekarang kami bisa memeriksa pelaku usaha dengan skala usaha mikro kecil, menengah, dan besar secara nasional maupun internasional, kata Haris, dikutip dari keterangan tertulis Senin (20/3/2023).

Dia menambahkan, dengan dibukanya gerbang pemeriksaan luar negeri diharapkan bisa membantu dan mempermudah pelaku usaha dari luar negeri yang ingin mendaftarkan sertifikasi halal melalui BPJPH dan menggunakan jasa PT Surveyor Indonesia sebagai pemeriksa halal.

Sebagai informasi, dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 pasal 4 disebutkan bahwa Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Adapun Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 pasal 139 yang mengatakan bahwa kewajiban bersertifikat halal dilakukan secara bertahap.

Tahap pertama kewajiban sertifikasi halal untuk produk makanan, minuman, jasa penyembelihan, dan produk sembelihan yang telah dimulai sejak 17 Oktober 2019 dan pada 2024 nanti semua kategori tersebut sudah diwajibkan mengantongi sertifikat halal.