Liputan6.com, Jakarta - Pada Maret 2023, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan observasi pada tiga jenis komoditas pangan pokok yang penting. Ketiga komoditas ini meliputi beras, minyak goreng rakyat (MiNYAKITA), dan daging sapi atau kerbau.
"Untuk komoditas beras saat ini sudah mengalami kenaikan yang cukup tinggi dari biasanya sejak tahun 2020," ungkap Direktur Ekonomi KPPU Mulyawan Ranamanggala, dalam kegiatan forum jurnalis KPPU yang digelar secara daring pada Senin (20/3/2023).
Baca Juga
"Terdapat kecenderungan harga beras nasional terus mengalami kenaikan sejak September 2022. Kenaikan harga tercermin di Pasar Induk Beras Cipinang yang secara harian mengalami kenaikan 0,01 persen sejak Januari 2023," paparnya.
Advertisement
Mulyawan mengungkapkan, kenaikan harga beras ini dipicu oleh naiknya biaya produksi beras (gabah, dan lain sebagainya).
Selain itu, kebutuhan beras diperkirakan akan mencapai 2,6 juta ton sepanjang periode Ramadhan dan perayaan Idul Fitri bulan Maret dan April 2023.
Adapun surplus beras sebanyak 2,6 juta ton pada bulan Maret dan 800 ton untuk bulan April.
"Kami harap dengan adanya surplus produksi beras ini akan menjaga harga beras tidak lagi meningkat terlalu tinggi," ujar Mulyawan.
Minyak Goreng
Kemudian terkait minyak goreng, terjadi penurunan realisasi DMO pada bulan Desember hingga Januari yang menyebabkan kenaikan harga akibat dampak berkurangnya pasokan.
"DMO dalam bentuk MINYAKITA menurun disebabkan kelangkaan pada awal tahun 2023, hal ini disebabkan produsen minyak goreng lebih memilih DMO dalam bentuk curah," ungkap Mulyawan.
Secara proporsi, DMO dalam bentuk curah mencapai 271.339 ton atau 75,34 persen dari keseluruhan DMO yang didistribusikan.
Mulyawan menyebut, proporsi DMO dalam bentuk curah terus mengalami peningkatan sejak bulan November 2022,
"Volume MINYAKITA meningkat dibandingkan bulan Januari 2023, namun secara proporsi masih lebih rendah dibandingkan minyak curah." sambungnya.
Pendistribusian DMO Minyak Goreng Rakyat dalam bentuk MINYAKITA bulan Februari 2023 mencapai sebesar 88.811 ton atau 24,66 persen dari total DMO.
"Diharapkan, DMO MINYAKITA dapat mencapal 40 persen dari jumlah total," katanya.
Untuk menjaga ketersediaan minyak goreng (antisipasi menjelang bulan puasa dan lebaran) dilakukan peningkatan tambahan supply minyak goreng curah dan kemasan hingga 450.000 ton (naik sebesar. 50 persen dari kebutuhan nasional 300.000 ton). Penambahan supply hingga 450.000 ton dilakukan sepanjang periode bulan Februari, Maret, dan April.
Daging Sapi
Selanjutnya terkait komoditas daging sapi, KPPU mengungkapkan, daging sapi mengalami perubahan atau kenaikan harga selama periode Bulan Ramadhan dan Idul Fitri.
"Produksi dalam negeri periode Maret dan April 2023 sebanyak 2,623 ton dan45,319 ton," papar Mulyawan.
Mulyawan memprediksi kebutuhan daging (sapi/kerbau) selama periode Ramadhan dan Idul Fitri 2023 akan mencapai 65.987 ton pada bulan Maret dan 69,277 ton pada April 2023 .
"Terdapat Kecenderungan harga daqing sapi selalu mengalami kenaikan harga/ keseimbangan harga baru setiap kali melewati periode Ramadhan dan IdulFitri," pungkasnya.
Tak Usah Panic Buying, Bapanas Jamin Stok Pangan Jelang Ramadan Cukup
Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menjamin stok dan harga pangan terpantau aman selama bulan Ramadan hingga Lebaran 2023 nanti.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, lantas meminta masyarakat tidak perlu khawatir hingga melakukan panic buying untuk mengamankan stok bahan pangan semisal cabai hingga bawang.
"Kita dari Bapanas melihat ketersediaannya cukup untuk menghadapi bulan suci Ramadhan dan Lebaran. Tidak perlu ada khawatir, tidak perlu panic buying, karena menjaga ketersediaan seluruh pangan cukup," ujarnya saat ditemui di Transmart Cempaka Putih, Jakarta, Rabu (15/3/2023).
Sebagai contoh, Ketut menyebut harga daging ayam kini berkisar di angka Rp 35-36 ribu per kg. Itu masih berada di bawah harga acuan sebesar Rp 36.750 per kg.
Kemudian, untuk minyak goreng Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga telah memutuskan untuk menambah kewajiban pasokan dalam negeri (DMO) kepada eksportir CPO sebanyak 450 ribu ton.
Sementara untuk bawang putih, ia mengatakan stok sejauh ini mencukupi, meski ada kenaikan harga. Itu nantinya bakal diantisipasi lewat pasokan impor.
"Bawang putih secra ketersediaan cukup, namun ada kenaikan. Itu wajar, dan sudah impor. Jadi mudah-mudahan semua kuota impor tadi bisa terealisasi, sehingga minimal bawang putih bisa stabil," paparnya.
Untuk bawang merah, Ketut juga menjamin pasokannya tercukupi lantaran beberapa daerah sudah merayakan panen raya. Secara harga pun terpantau stabil, meski ada sedokit kenaikan.
"Secara psikologis menjelang musim Ramadan pedagang akan menaikan. Namun kami jamin ketersediaanya semua pangan menghadapi Ramadan dan Lebaran sangat-sangat cukup, dan tidak usah khawatir," pintanya.Â
Advertisement
Jaminan Mendag
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan memastikan Kementerian Perdagangan (Kemendag) bisa menjadi penyedia pangan di Indonesia. Meskipun, ada fluktuasi harga pangan yang akan terjadi imbas dari permintaan dan suplai ke pasaran.
Mendag Zulkifli mengatakan kalau kunci untuk menjamin ketersediaan pangan adalah dengan kerja sama antarpihak. Sebut saja antarkementerian dan lembaga yang melingkupi pangan, termasuk Kemendag.
"Oleh karena itu kita sudah rapat dengan Presiden langsung mengenai kesiapan ketersediaan pangan ini saya yakin, saya yakin bisa, ketersediaan kita jamin," ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (15/3/2023).
Kendati begitu, Mendag Zulkifli tidak menampik kalau akan ada naik-turunnya harga. Hal ini menurutnya adalah kondisi rutin tahunan mengingat pada periode-periode tertentu mengalami kenaikan permintaan.
Sebagai contoh, adanya kenaikan permintaan menjelang ramadan atau lebaran. Dengan suplai yang tetap ke pasaran, harga jual beberapa komoditas pangan akan mengalami kenaikan, begitupun sebaliknya.
"Tetapi agar bisa dikendalikan pemerintah punya instrumen termasuk dengan pemda. Bahkan pak Mendagri itu juga saya terima kasih walaupun bukan tugas pokoknya tiap minggu rapat dengan bupati," katanya.
Rapat yang dimaksud adalah rapat tim pengendalian inflasi daerah (TPID) yang memang diperlukan peran pemda dalam menjaga harga di pasaran.