Anggaran Proyek IKN Nusantara Bengkak hingga Rp 30 Triliun

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) coba mengajak Kementerian Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi (Ministry of Land, Infrastructure and Transport) Korea Selatan, untuk memperkuat dan memperluas kerjasama internasional dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan telah terjalin cukup lama. Terlebih, sebelumnya Kementerian PUPR telah bekerja sama dengan K-Water yang telah memiliki pengalaman, teknologi, dan kapabilitas yang sangat baik dalam sektor pengelolaan air.

Di samping itu, Indonesia dan Korea Selatan juga memiliki Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Teknis Pemindahan dan Pembangunan IKN. Itu akan menjadi landasan mekanisme bilateral serta dasar bagi perusahaan-perusahaan Korea Selatan, agar secara aktif berkontribusi dalam bekerja sama membangun IKN Nusantara.

"Ini menjadi starting point kerja sama kita, terutama dalam pengembangan IKN Nusantara. Kita sudah punya MoU sebagai landasan kerja sama. Dan personally, kami sangat nyaman dan terbuka kalau bekerjasama dengan Korea Selatan," kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulis, Jumat (17/3/2023).

Dijelaskan Menteri Basuki, pada 2019 lalu Pemerintah RI telah memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Pemindahan ini dilakukan karena tekanan penduduk yang sangat besar, urbanisasi yang masif dan kerusakan lingkungan di Pulau Jawa, khususnya Jakarta.

"Pemerintah Indonesia sangat serius dalam mengembangkan IKN Nusantara, karena daya dukung Jakarta sebagai ibu kota negara sangatlah terbatas. Mulai dari ketersediaan air baku, penduduk, pengembangan ekonomi, transportasi dan lain-lain. Kalau kita ingin improve Jakarta dari segala hal, at all cost jauh lebih mahal daripada mengembangkan IKN Nusantara. Di samping itu, Pemerintah Indonesia juga ingin lebih memeratakan pembangunan di seluruh Indonesia," bebernya.

Mengusung konsep Future Smart Forest City, fokus pembangunan IKN Nusantara seluas 256 ribu ha pada tahap awal (2022-2024) ada pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 1.600 ha (25 persen) dari total luas KIPP sebesar 6.600 ha.

Sisanya, 5.000 ha akan dipertahankan sebagai area hijau. Hingga saat ini, sekitar 50 proyek konstruksi telah dilaksanakan Kementerian PUPR dengan total biaya Rp 62 triliun yang bersumber dari APBN.

"Sejak 2022, kami telah melaksanakan konstruksi infrastruktur dasar seperti Air Minum, Sanitasi, Jalan logistik, Kantor Kementerian, dan lain-lain. Saat ini progressnya sudah sekitar 20 persen dengan total sekitar 50 proyek konstruksi. Dengan konsep Future Smart Forest City, pembangunan benar-benar dikendalikan kualitas, estetika dan keberlanjutan lingkungannya," terang Menteri Basuki.