Buruh 100 Ribu Pabrik Bakal Mogok 5 Hari Gugat Pengesahan Perppu Cipta Kerja Jadi UU, Ini 9 Tuntutannya

Liputan6.com, Jakarta - Organisasi serikat buruh menolak pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja) oleh DPR RI pada Selasa 21 Maret 2023.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan, sebagai bentuk penolakan, kaum buruh sedang mempersiapkan mogok nasional secara besar-besaran.

"Kami akan mengajak buruh pelabuhan, sopir-sopir, dan buruh di 100 ribu pabrik untuk terlibat pemogokan. Mempersiapkan pemogokan selama 5 hari seperti di Perancis," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (22/3/2023).

Rencananya, mogok nasional akan dilakukan antara bulan Juli-Agustus, karena menghormati bulan Ramadan dan Idul Fitri. Sambil menyiapkan mogok nasional itulah, pihaknya akan memasukkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Said Iqbl menyampaikan, ada sembilan catatan mengapa pihaknya melakukan penolakan.

1. Pertama, tentang upah minimum yang kembali pada konsep upah murah.
2. Kedua, faktor outsourcing seumur hidup, karena tidak ada batasan jenis pekerjaan yang boleh di-outsourcing. Adapun pembatasannya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Itu artinya, negara memposisikan diri sebagai agen outsourcing.
3. Ketiga, tentang kontrak yang berulang-ulang, bahkan bisa 100 kali kontrak. Said Iqbal menilai, itu yang dimaksud kontrak seumur hidup, karena dikontrak berulangkali, meskipun ada pembatasan 5 tahun.
4. Keempat, pesangon yang murah. Dulu, kata Said, dalam aturan perundang-undangan seorang buruh ketika di-PHK (pemutusan hubungan kerja) bisa mendapatkan dua kali pesangon, sekarang bisa mendapatkan 0,5 kali.
5. Kelima, tentang PHK yang dipermudah. “Easy hiring easy firing yang dikumandangkan oleh Menko Perekonomian ditolak oleh Partai Buruh dan organisasi serikat buruh. Mudah memecat, mudah merekrut orang membuat buruh tidak memiliki kepastian kerja.
6. Keenam, pengaturan jam kerja yang fleksibel.
7. Ketujuh, pengaturan cuti. Hal ini menindaklanjuti tidak adana kepastian upah, khususnya bagi buruh perempuan yang akan mengambil cuti haid atau cuti melahirkan.
8. Kedelapan, adalah tenaga kerja asing, di mana dalam Perpu yang menjadi UU, diatur boleh bekerja dulu baru diurus administrasinya sambil jalan.
9. Kesembilan, dihilangkannya beberapa sanksi pidana dari UU Nomor 13 Tahun 2003 yang sebelumnya, di omnibus law cipta kerja dihapuskan.

Bank Tanah

Selain itu, Said Iqbal menambahkan, untuk petani, Partai Buruh menyoroti soal bank tanah. Dimana pemerintah bisa mengakui tanah yang sudah digarap oleh rakyat berpuluh bahkan beratus tahun turun temurun yang kemudian oleh korporasi akan mudah mengambil tanah tersebut di bank tanah.

Menurut dia, hal lain juga yang disorot di dalam isu pertanian adalah dihapuskannya larangan impor beras, daging, garam, dan impor lainnya ketika massa panen raya. Aturan itu dihapus dari UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Petani. Ditambah lagi sanksi bagi yang tetap mengimpor di massa panen raya itu juga dihapus.

"Jadi tidak ada lagi perlindungan untuk petani. Dan ini sudah terbukti sekarang, impor beras 200-500 ribu ton digarap di massa panen raya. Kalau mengikuti UU Nomor 12 Tahun 2013 itu tidak boleh, penjara 6 bulan dan denda Rp 2 miliar kalau melakukan impor di massa panen raya, di Omnibus Law ini dihapus," tuturnya.