Besok Mulai Puasa, Pemerintah Siap Sebar Bansos Beras ke Warga Miskin Masing-Masing 10 Kg

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah bakal menggelontorkan bantuan sosial pangan (bansos pangan) senilai Rp 8,26 triliun pada Ramadhan 2023. Salah satu komoditas pangan yang akan dibagikan dalam bansos kali ini adalah beras.

Khusus untuk bansos beras ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengalokasikan anggaran senilai Rp 7,8 triliun. Bansos beras ini rencananya akan dibagikan di awal bulan Ramadan atau di awal puasa yang jatuh pada 23 Maret 2023.

“Insyaallah awal bulan puasa bisa ini kan (dibagikan),” kata Dirjen Anggaran, Isa Rachmatarwata di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Rabu (22/3/2023).

Meski begitu, dia tidak menutup kemungkinan penyaluran bansos pangan ini bisa meleset dari waktu yang direncanakan. Mengingat saat ini sudah memasuki pekan ketiga Maret. “Maret ini mereka berharap sudah bisa dibagikan, ya kalau meleset-meleset sedikit ya awal April,” kata dia.

Jika penyaluran bansos pangan ini molor, maka penyaluran di bulan April dilakukan 2 kali yakni di awal bulan dan menjelang lebaran.

“April nanti sebelum lebaran bisa dibagikan lagi,” kata Isa.

Ada pun penyaluran bansos terakhir dibagikan pada bulan Mei. “Dan terakhir Mei,” sambungnya.

Masing-masing penerima bansos ini akan mendapatkan beras sebesar 10 kilogram. Beras tersebut akan dibagikan oleh Perum Bulog.

“Seingat saya beras yang jelas, kira-kira 10 kilogram kalau enggak salah,” kata Isa.

Bansos Beras dari Stok Milik Perum Bulog 

Isa menegaskan beras yang diberikan untuk bansos merupakan stok milik Perum Bulog. Namun dia tidak menjelaskan jenis beras yang dibagikan merupakan stok dari petani atau hasil impor yang dilakukan beberapa waktu lalu.

“Beras yang sudah ada di Bulog, bahwa itu hasil impor atau apa ya pokoknya stok yang sudah ada di Bulog. Kan memang beberapa waktu yang lalu impor juga ya,” katanya.

Sebelumnya, Pemerintah akan memberikan bantuan berupa beras kepada 2,3 juta keluarga. Beras tersebut akan diberikan oleh Perum Bulog kepada penerima manfaat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Setelah dibagikan Bulog mereka akan ditagihkan ke APBN sekitar Rp7,8 triliun termasuk untuk ongkos membagikannya,” kata Isa.